 |
| ISMAIL A MANAF | KETUA DPRK LHOKSEUMAWE |
POSKOTASUMATERA.COM| LHOKSEUMAWE - Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf menyarankan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku pengambil kebijakan agar meninjau dan mengevaluasi kembali pemberhentian ribuan tenaga honorer untuk mengantisipasi arus lonjakan pegangguran besar besaran di kota petro dollar.
Kalau masalah pemberhentian ini tidak di respon secara cepat, maka akan adanya mobilisasi masa kedepan dan akan menimbulkan sejumlah persoalan, terutama akan berdampak pada angka pengangguran dan bakal timbul kasus kasus kriminal di tengah masyarakat.
Demikian dikatakan oleh Ismail A Manaf ketua DPRK Lhokseumawe kepada poskota, Jumat 6 Januari 2023 di Lhokseumawe.
Menurutnya, persoalan peganguran harus diantisipasi secara cepat untuk membantu perekonomian masyarakat. Kalau keputusan ini tidak segera di anulir, bakal berdampak pada krisis sosial dan ekonomi.
"Sejatinya Pemko Lhokseumawe harus mempertahankan, jangan malah ikut mendukung intruksi pusat atau provinsi. Pemko selaku stake holder (pengambil keputusan) wajib cari solusi demi menyelamatkan pekerjaan ribuan warga Lhokseumawe," ungkap Ismail yang dijuluki singa parlemen.
Harapan saya dan harapan masyarakat Lhokseumawe agar pemerintah menyikapi persoalan honorer secara arif dan bijaksana. Konon lagi dalam dua pekan terakhir ini, kami sempat beberapa kali menerima kinjungan para honorer dari sejumlah instansi.
Mereka mengadukan nasib mereka kepada kami dengan nada sedih dan kecewa tentang kepada Pemko Lhokseumawe menghentikan sebagian tenaga honorer mulai berlaku bulan Januari ini.
"Kita juga telah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah, dan hasilnya, benar saat ini sedang dilakukan evaluasi terkait keberadaan para honorer di seluruh OPD," ujar Politisi Partai Aceh ini.
Kami akan terus lakukan koordinasi dengan Pejabat di Pemko Lhokseumawe supaya langkah pemberhentian honorer bisa dibatalkan dan mereka dapat masuk kantor seperti biasa. Semoga langkah koordinasi oleh jajaran DPRK bisa diterima Pemerintah dengan pertimbangan tertentu.
"Semua ini akan berhasil bila Pj Walikota mau tempuh jalur evaluasi dan koordinasi demgan semua pihak teknis, kalaupun nanti tidak boleh ada lagi penerimaan honorer baru tidak masalah, asalkan honorer yang sudah ada ini dapat dipertahankan," ungkap Ismail politisi dari partai Aceh.
Jadi kita sangat mengharapkan agar bisa hal ini benar-benar bisa disikapi secara bijaksana dan lahirnya sebuah solusi yang terbaik. Apalagi mengingat banyak honorer yang dasarnya sudah bekerja 5 sampai 10 tahun. Jasa mereka harus diperhiungkan, dan kita berhak menyelamatkan nasib mereka.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Lhokseumawe dilaporkan saat ini sedang melakukan evaluasi terkait keberadaaan empat ribuan tenaga honorer.
Sehubungan sedang dilakukan evaluasi tersebut, maka sampai saat ini Surat Keputusan (SK) untuk kelanjutan kontrak mereka jatah tahun 2023 belum dikeluarkan. Bahkan, ada peluang sebagian dari mereka nantinya akan dihentikan dari tenaga honorer.
Kabag Humas Lhokseumawe, Marzuki, menjelaskan, sekitar satu pekan lalu, saat berlangsungnya rapat rutin, sempat dibahas tentang keberadaan para honorer.
Dimana seluruh kepala OPD harus melakukan evaluasi dan memastikan berapa kebutuhan tenaga honorer di kantornya masing-masing. "Misalnya sebuah OPD sekarang ini memiliki 50 tenaga honorer. Keberadaan mereka harus dievaluasi. Sebenarnya kebutuhan di OPD tersebut berapa. Bila hasil evaluasi dibutuhkan hanya 10 orang saja, maka 40 sisanya akan dihentikan atau tidak perpanjang kontrak lagi," paparnya.
Jadi lanjut Marzuki, proses evaluasi saat ini masih berlangsung dan diharapkan bisa tuntas pada Januari 2023 ini. Bila proses evaluasi selesai, baru nantinya bisa dipastikan berapa honorer yang akan di-SK-kan pada tahun 2023 ini dan berapa yang akan diberhentikan atau tidak diperpanjang kontrak lagi, terang Marzuki. (ADV)
