Dalam acara kickoff meeting ini juga mendapat
pengarahan dari Anggota V BPK RI, H. Ahmadi Nor
Supit.
Kickoff meeting merupakan tahapan pemeriksaan
terdiri atas perencanaan strategis, perencanaan individual, pelaksanaan,
pelaporan, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
Adapun jenis pemeriksaan yakni pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam kata sambutannya berharap
setelah pemeriksaan dari BPK RI tidak
berlanjut ke KPK.
"Perbaiki mana yang kurang, karena ini
dalam masa pemeriksaan yang masih ada waktu 60 hari bila mana ada yang tidak
cocok dalam pemeriksaan,"ujar Gubernur Edy Rahmayadi.
Sementara, Anggota V BPK-RI selaku Pimpinan
Pemeriksaan Keuangan Negara, H. Ahmadi Nor Supit menyebutkan, tata kelola
keuangan harus lebih baik sesuai amanat masyarakat.
"Saya tidak ingin ada temuan dari hasil
pemeriksaan oleh tim saya yang menimbulkan kontraduktif,"tegasnya.
Menurutnya, banyak pemimpin daerah yang
memiliki niat baik untuk membangun daerahnya namun malah menjadi temuan karena
menabrak peraturan tata kelola keuangan.
"Ada aturan-aturan dan petunjuk teknis
(juknis) yang harus betul–betul dipahami. Itu harus diperhatikan seluruh kepala
daerah Bupati maupun Walikota,"ujarnya.
Usai bimbingan dan arahan terhadap seluruh
kepala daerah se-Sumatera Utara tersebut, kemudian dilakukan penyerahan surat
tugas pemeriksaan terperinci LKPD tahun 2022 kepada seluruh kepala daerah.
Selain itu dijelaskan pula schedule tentative dalam
pelaksanaan pemeriksaan.
Sementara, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor
mengungkapkan harapannya bagi upaya perbaikan tata kelola sistem Pemerintahan
dan Keuangan Daerah Pakpak Bharat.
"Perbaikan-perbaikan terus kita lakukan,
kita menyadari sepenuhnya bahwa sistem tata kelola Pemerintahan yang kita
bangun tentunya masih memerlukan banyak perbaikan dan evaluasi demi terwujudnya
sistem tata kelola Pemerintahan yang transparan, bersih dan
akuntabel,"ungkapnya.
Bupati Franc Tumanggor ingin tata kelola
keuangan di Kabupaten Pakpak Bharat terus ditingkatkan sehingga
pengelolaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dampaknya bisa
dirasakan langsung oleh masyarakat. (PS/K.TUMANGGER).
