Sidang Paripurna DPRD Dairi yang dipimpin Ketua Sabam Sibarani,S.Sos,
didampingi wakil Ketua Wanseptember Situmorang,SH dan Halvensius Tondang.Dihadiri
Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu,Plh.Sekda.Dapot Hasudungan Tamba.Dandim
Dairi,Kajari dan mewakili Kapolres Dairi,serta para OPD jajaran Pemkab Dairi.
Adapaun
6 Fraksi yang menolak Pertanggungjawaban Bupati Dairi Tahun Anggaran (TA) 2022
yaitu dari Faraksi Nasdem
yang langsung dibacakan oleh Nasip Marudur Sihombing.Dari Fraksi Gerindra,Fraksi
Demokrad.Fraksi Hanura yang dibacakan Manat Sigalingging.Dari Fraksi PDIP dibacakan
Mardaulat Girsang. Fraksi Pertaki dibacakan Radeanto Banjarnahor.ST semuanya menolak.
Sedangkan yang menerima hanya 1 Fraksi yaitu dari Fraksi Golkar.
Setelah
6 Fraksi menolak Pertanggungjawaban Bupati
Dairi T.A 2022 itu,Sabam Sibarani selaku Ketua DPRD Dairi yang memimpin sidang
paripurna itu,langsung mengetok palu.
Begitu juga saat dilanjutkan dengan
voting perseorang anggota DPRD Dairi, dari 30 orang anggota dewan yang hadir
dalam sidang tersebut, 18 orang menolak dan 10 orang menerima.
Sidang yang dipimpin
Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani juga dipenuhi dengan banyak interupsi dari
pimpinan dan anggota fraksi lainnya.Mereka mempertanyakan mengapa dilakukan lagi
voting, padahal sudah jelas 6 fraksi menolak dan hanya satu fraksi menerima.
Tetapi setelah pimpinan
sidang menjelaskan, sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, kita tidak
mengada-ngada sebut pimpinan sidang. Akhirnya mereka menerima untuk dilakukan
voting.
Dengan ditolaknya
pertanggungjawaban ABPD tahun 2022, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu
mengatakan, dalam masa sidang kedua pokok kesatu kemungkinan adanya perbedaan,
baik pendapat, gagasan, pola pikir saat pembahasan antara eksekutif dan
legislatif. "Semua itu merupakan dinamika berdemokrasi," .
Setelah mencatat dan
memperhatikan, Bupati memohon agar pendapat akhir fraksi dapat diserahkan
kepada Pemkab Dairi, untuk dapat dibahas dan melakukan telaah sebagai tindak
lanjuti melakukan perbaikan setiap sisi dan tempat yang menjadi masukan anggota
dewan.
"Kami menghargai
pendapat akhir fraksi yang menolak Ranperda Kabupaten Dairi atas pelaksanaan
pertanggungjawaban APBD tahun 2022," ucap Eddy Berutu.
Bupati mengatakan,
Pemkab Dairi akan menyusun rancangan peraturan bupati tentang pelaksanaan APBD
tahun 2022. Untuk selanjutnya rancangan tersebut akan disampaikan kepada
Gubernur Sumatera Utara untuk diproses penelitian dan pengesahan.
Semoga proses pengesahan
dimaksud dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, agar
peraturan bupati tentang pelaksanaan APBD tahun 2022 dapat segera ditetapkan.
"Karena masa-masa
yang akan datang ada tugas-tugas yang harus diurus selanjutnya untuk
melanjutkan pembangunan dan memanfaatkan dana Silva yang ada guna
mengoktimumkan kerja-kerja demi mewujudkan Dairi unggul yang mensejahterakan
masyarakat dalam harmoni keberagaman," urainya. (PS/K.TUMANGGER)
.jpg)
