 |
| Pj Walikota Lhokseumawe Dr Drs Imran MSi MA.Cd bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Apel Gabungan ASN se Pemko Lhokseumawe di Lapangan Hiraq. FOTO | DAHLAN AMRY |
POSKOTASUMATERA.COM | LHOKSEUMAWE - Pj Walikota Lhokseumawe Dr Imran menyampaikan akibat adanya defisit yang mencapai Rp. 21 miliar telah mengakibatkan APBK Lhokseumawe tahun 2023 mengalami kondisi kurang sehat. Untuk memulihkan kondisi tersebut kita mintakan kepada OPD untuk merasionalkan angaran Belanja yang dinilai banyak rutinitas dari pada belanja Pembangunan.
Disamping itu, defisit diatas telah menyebabkan Pemko Lhokseumawe tahun 2023 ini tidak ada APPK Perubahan yang berbeda dari tahun tahun sebelumnya.
" tidak ada APBK Perubahan bukan berarti menurunkan semangat dan etos kerja, disiplin dalam bekinerja harus selalu dijaga untuk menyelesaikan pekerjaan pada bidang masing masing, demikian disampaikan Pj Walikota Imran dalam apel gabungan dengan seluruh ASN di Lapangan Hiraq, Senin 2 Oktober 2023 pagi tadi.
Lanjut Pj Walikota Imran, ASN jangan terpengaruh dengan anggaran perubahahan, sebab tugas ASN melakukan tugas dengan baik dan benar sesuai aturan yang telah ditentukan. Masalah anggaran perubahan itu tugas TAPD, mereka yang lebih detail mengetahui nya.
Kalau sedang kurang sehat atau sedang defisit, maka sudah seharusnya tidak ada Anggaran Perubahan. Pejabat di Pemko Lhokseumawe tidak boleh ngotot harus ada Anggaran Perubahan.
Kalau mereka kemarin paksakan ada APBK P, patut dicurigai, jangan jangan mereka ada main mata dengan pihak ketiga dalam mensukseskan fee 5 sd 10 persen dari kegiatan pada anggaran Perubahan, tegas Pj Walikota Lhokseumawe.
Menurut Imran, Belanja Pegawai dan Belanja Operasional harus balance dengan belanja Pembangunan. Selama ini ditemukan adanya unsur tidak proporsional antara belanja Pembangunan denganbelanja Pegawai.
Oleh sebab itu, kurangi kegiatan kegiatan rutinitas yang tidak dapat memberi dampak terhadap peningkatan ekonomo masyarakat miskin, dan prioritaskan belanja Pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.
Seperti penggunaan dana DAK yang kurang tepat dengan ketentuannya. Apakah di bidang kesehatan, pendidikan dan sarana prasarana. Bila kondisi ini tidak segera dilakukan Perubahan, maka stunting dan kemiskinan ekstrim akan semakin meningkat di Kota Lhokseumawe, ujar Pj Walikota.
Potensi timbulnya kemiskinan ekstrim sangat nyata, kalau dinas kesehatan tidak segera merealisasikan pemberian makanan masyarakat miskin dan stunting. Sampai sekarang kegiatan bidang ini belum manpu berjalan diatas 50 persen, padahal sudah masuk di triwulan terakhir tahun anggaran 2023.
Ditambah lagi dengan PAD kita yang sangat minim yaitu masih berada pada level 10 persen rata rata nasional. Sehingga kita dinilai tidak mampu untuk mengenjot PAD menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. " mari kita sama sama melakukan perubahan untuk mewujudkan kota Lhokseumawe bangkit dan sejahtera, terang Imran. (PS | DAMRY)
