POSKOTASUMATERA.COM – DAIRI – Dalam rangka mendorong kegiatan percepatan penurunan Stunting tahun 2024, TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Kabupaten Dairi bersama TPPS Provinsi Sumatera Utara (Provsu) menggelar rapat koordinasi (Rakor) di ruang rapat wakil bupati, Kamis (8/8/2024).
Rakor
dengan agenda Monitoring dan Evaluasi Implementasi Tindak Lanjut Intervensi
Sasaran Pasca Intervensi Serentak Penanganan Stunting yang dibuka langsung oleh
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah sekaligus Ketua TPPS Kabupaten Dairi, Jonny
Hutasoit.
Jonny
Hutasoit dalam arahannya menyampaikan pengentasan stunting harus dilakukan
secara terpadu serta butuh komitmen yang kuat dari semua stakeholder.
Dijelaskan,
intervensi serentak pencegahan stunting merupakan aksi bersama yang dilakukan
melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi bagi seluruh ibu hamil,
balita, dan calon pengantin.
Jonny
Hutasoit menekankan pentingnya keakuratan dan keterpaduan data dalam sistem
pelaporan, agar tidak ada kekeliruan dalam analisis data dan permasalahan
sebagai dasar perencanaan intervensi yang efektif dan tepat sasaran.
"Sebagai
salah satu tahapan percepatan penurunan stunting, saya mengharapkan dukungan
dan kerjasama seluruh lintas sektor serta komitmen dalam mendukung program aksi
percepatan penurunan stunting dan menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan
derajat kesehatan yang lebih baik. Tidak hanya itu, sinkronisasi data antara
tim di Kabupaten Dairi dan Provsu harus selaras. Ini harus jadi perhatian
kita," ujarnya.
Selanjutnya,
TPPS Sumut melalui Debora Gultom memaparkan materi terkait tindak lanjut
gerakan intervensi pada Balita bermasalah gizi, KRS, dan super prioritas
Kabupaten Dairi.
Debora
Gultom menguraikan dari hasil pelaksanaan intervensi serentak di kabupaten
dairi ada beberapa masalah dalam kegiatan isps diantaranya perbedaan yang
signifikan antara prevalensi stunting berdasarkan SKI berdasarkan 2023
(32,60%), jumlah kader terpilih masih sangat rendah yaitu 308 (12, 78%) dimana
terdapat sebanyak 2.102 (87,22%) yang belum terpilih, rendahnya realisasi BOK
PMT Lokal yaitu (0,23%) per tanggal 21 juli 2024.
Selain
itu alat antropometri kondisi baik sudah dikalibrasi sebanyak 240 (48,98℅)
dimana terdapat sebanyak 250 (51,02%) yang belum dikalibrasi serta masih
rendanya intervensi pada balita bermasalah gizi dalam kegiatan intervensi
serentak pada juni 2024 yaitu 22 (0,20%).
Hadir
dalam Rakor ini, perwakilan Forkopimda, Kadis P3AP2KB, dr. Ruspal Simarmata,
Kadis Kesehatan, dr Henry Manik, Pj Ketua TP PKK, Ermawaty Charles Bantji,
serta jajaran OPD lainnya. (PS/K.TUMANGGER/KANSIOM).