POSKOTASUMATERA.COM - DELISERDANG -- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sumatera Utara, Askani, menyampaikan sambutan yang penuh inspirasi dalam upacara memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2024. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Astaka, Jalan Pancing, Deliserdang.
Dalam pidatonya, Askani mengutip sambutan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menekankan pentingnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang disahkan pada 24 September 1960 sebagai momentum kebangkitan bagi kebijakan agraria di Indonesia.
"UUPA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga menjadi dasar bagi keadilan sosial dan pemerataan akses terhadap tanah," ujar Askani saat membacakan sambutan tertulis Menteri AHY.
Menteri AHY juga menegaskan bahwa salah satu prinsip dasar dari UUPA adalah asas keadilan, yang menggarisbawahi bahwa tanah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, sejalan dengan amanat konstitusi. "Menuju 100 tahun Indonesia merdeka, kita bercita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebuah visi untuk Indonesia yang aman, damai, adil, sejahtera, dan mendunia," tambahnya.
Peran Strategis Kementerian ATR/BPN
Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Kementerian ATR/BPN memiliki peran yang sangat penting, terutama melalui kepastian hukum hak atas tanah. Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah terus melakukan akselerasi pendaftaran tanah secara nasional.
"Sejak 2017 hingga September 2024, jumlah bidang tanah terdaftar meningkat dari 46 juta menjadi 117,9 juta, atau naik 250% dalam tujuh tahun terakhir," jelas Askani, menekankan keberhasilan program ini.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Bank Dunia pada forum World Bank Land Conference di Washington DC, Amerika Serikat, pada Mei 2024. Indonesia dipandang sebagai model sukses dalam pelaksanaan reforma agraria, khususnya dalam hal legalisasi aset.
Selain pendaftaran tanah individual, pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pengakuan hukum atas tanah ulayat masyarakat adat. Hingga saat ini, telah diterbitkan 41 Sertipikat Hak Pengelolaan untuk tanah ulayat seluas hampir 972 hektar di berbagai provinsi, termasuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua, dan Aceh.
Dalam aspek lain, Kementerian ATR/BPN juga berupaya untuk menjadikan Kabupaten/Kota Lengkap sebagai bagian dari strategi tata ruang yang lebih baik. Hingga saat ini, 33 kabupaten/kota telah mencapai status tersebut, dan pada 8 Oktober mendatang, 39 kabupaten/kota tambahan akan dideklarasikan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap. "Peta lengkap ini akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah secara lebih baik," lanjutnya.
Teknologi Digital dalam Layanan Pertanahan
Di era modern ini, Kementerian ATR/BPN juga terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui layanan sertipikat elektronik. "Hingga September 2024, telah terbit 1.112.879 sertipikat elektronik di 465 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia, mencakup 95,6% dari total kantor yang ada," terang Askani. Sertipikat elektronik ini sejalan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.
"Semoga semua kerja keras ini mendapat ridho dari Allah SWT dan terus memacu kita untuk berinovasi menuju Indonesia Emas 2045," tutup Askani dalam sambutannya.
Pada peringatan HANTARU 2024 ini, Kakanwil BPN Sumut Askani, juga menyerahkan sertipikat tanah pada sejumlah instansi.di lingkungan Pemprov Sumut. Selain itu, Kakanwil juga menyematkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada sejumlah PNS yang telah menunjukan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan serta prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Dengan semangat HANTARU 2024, Kanwil BPN Sumut dan jajarannya berkomitmen untuk terus bekerja keras dan berinovasi demi mencapai keadilan agraria dan tata ruang yang lebih baik bagi masyarakat di Sumatera Utara. (PS/SAN)
