Ketua DPRK Lhokseumawe Faisal Haji Isa dan Pj Walikota Lhokseumawe A Hanan SP MM mengikuti Diklat di Gedung KPK RI terkait Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi. FOTO | DAHLAN AMRY |
POSKOTASUMATERA.COM | LHOKSEUMAWE – Ketua DPRK Lhokseumawe Faisal Haji Isa dan seluruh anggota dewan siap mendukung dan berkomitmen penuh dalam mewujudkan Kota Lhokseumawe menjadi Kota bebas Korupsi di Provinsi Aceh. "Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe menguatkan komitmen mereka melalui salah satu langkah yang diambil adalah melalui kegiatan “Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.”
Kegiatan Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi berlangsung di Ruang Konferensi Pers Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, ini menghadirkan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yuda Wibowo, sebagai pembicara utama.
Kegiatan ini menjadi sarana penting bagi Lhokseumawe dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, ungkap Ketua DPRK Lhokseumawe Faisal Haji Isa kepada Poskota baru baru ini.
Faisal Haji Isa, yang turut hadir bersama 25 anggota DPRK, menyambut baik kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam menciptakan tata kelola yang lebih transparan.
“Pembelajaran ini akan menjadi pijakan bagi kami untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi,” ungkap Faisal.
Kota Lhokseumawe harus mampu memberikan contoh yang baik dalam tatakelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan, sehingga tingkat kebocoran keuangan bisa diatasi sekecil mungkin dalam menjadikan kota Lhokseumawe Good governance dan clean governance, tutur Faisal legislator dari Partai Aceh.
Seluruh anggota DPRK Lhokseumawe dan Pj Walikota Lhokseumawe saat di Gedung KPK RI
Penjabat (Pj) Wali Kota Lhokseumawe, A. Hanan, menegaskan bahwa acara ini memberikan wawasan strategis dalam memperkuat pemberantasan korupsi di daerah. “Melalui kegiatan ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai regulasi antikorupsi, yang menjadi landasan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ujar Hanan.
Selain itu, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, T. Adnan, SE, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), juga hadir dalam acara tersebut. Kehadiran mereka mencerminkan keseriusan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mewujudkan pemerintahan bebas korupsi.
Acara ini dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang dipandu oleh Agus Priyanto, Kasatgas I.1 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK. Diskusi tersebut membahas berbagai jenis tindak pidana korupsi serta strategi kolaborasi antara DPRK dan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam pencegahan korupsi.
Agus Priyanto menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pemberantasan korupsi. “Kolaborasi ini bukan hanya untuk pencegahan korupsi, tetapi juga untuk menciptakan kebijakan yang transparan dan akuntabel. Ini sangat penting dalam membangun budaya antikorupsi di daerah,” tegas Agus.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Lhokseumawe untuk terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara terintegrasi. Dengan semangat dan komitmen bersama, Lhokseumawe diharapkan dapat mewujudkan visi sebagai kota berintegritas yang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (ADV)