POSKOTASUMATERA.COM – TAPANULI SELATAN – Dalam upaya memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas pemilu di tingkat daerah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara, M. Aswin Diapari Lubis, melakukan kunjungan kerja dan supervisi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan pada Rabu (30/07/2025). Kegiatan ini menandai langkah strategis Bawaslu dalam merawat kesinambungan fungsi pengawasan pemilu, meskipun berada di luar tahapan formal pemilu.
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Tapanuli Selatan, Taufik Hidayat, S.E., M.M., C.Med., bersama jajaran komisioner lainnya yakni Vernando Maruli Aruan, S.T., C.Med. selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HPPH), serta Panataran Simanjuntak, S.H.I., M.Hum., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS). Turut hadir pula unsur sekretariat Bawaslu Tapsel, mencerminkan kesiapan struktural dalam mendukung agenda-agenda pengawasan yang berkelanjutan.
Dalam arahannya, M. Aswin menyampaikan apresiasi terhadap semangat baru yang hadir melalui pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang kini resmi bertugas. Ia menegaskan bahwa peran SDM baru bukan hanya bersifat administratif, melainkan menjadi elemen penting dalam membentuk pengawasan yang berintegritas dan akuntabel. “Regenerasi kelembagaan ini harus menjadi titik tolak untuk mengakselerasi budaya kerja yang disiplin, responsif, dan berbasis nilai-nilai keadilan demokratis,” ujarnya.
Supervisi ini juga difokuskan pada evaluasi teknis internal, termasuk manajemen kelembagaan, pemetaan tantangan struktural, serta pembahasan terkait reformulasi strategi pengawasan di luar masa tahapan. Diskusi berlangsung interaktif, dengan partisipasi aktif dari seluruh jajaran yang menjadikan forum ini sebagai ruang reflektif sekaligus proyeksi kelembagaan ke depan.
Dalam sesi diskusi, Vernando Maruli Aruan menyoroti pentingnya revitalisasi peran publik dalam pengawasan pemilu. Ia menekankan bahwa literasi partisipatif harus menjadi agenda utama selama masa non-tahapan. “Media sosial dan kanal digital lainnya adalah instrumen strategis untuk menyampaikan informasi kelembagaan sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif,” jelasnya.
Sementara itu, Panataran Simanjuntak menekankan bahwa masa non-tahapan bukanlah masa jeda kelembagaan, tetapi justru periode kritis untuk mempersiapkan diri secara struktural dan kultural. “Kita diuji justru saat tidak ada sorotan publik besar seperti masa tahapan. Konsistensi dan kesiagaan menjadi indikator utama kekuatan lembaga,” tegasnya.
Kunjungan ini menjadi bukti konkret adanya kesinambungan komunikasi antara Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten. Sinergi ini penting untuk menjaga konsistensi arah kebijakan pengawasan pemilu yang adaptif terhadap perubahan sosial-politik di level lokal. Tak hanya memperkuat jaringan vertikal, kegiatan ini juga membuka ruang bagi inovasi dan perbaikan tata kelola berbasis konteks daerah.
Dengan semangat kolaboratif yang diusung dalam tagar #AyoAwasiBersama dan #BawasluMengawasi, kegiatan ini diharapkan tidak hanya mempererat koordinasi antarstruktur Bawaslu, tetapi juga mempertegas posisi Bawaslu sebagai institusi penjaga demokrasi yang aktif, akuntabel, dan adaptif dalam setiap kondisi. Bawaslu Tapanuli Selatan pun meneguhkan komitmennya untuk tetap hadir sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.(PS/,BERMAWI)
