POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS,- Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, mengajak seluruh masyarakat Humbang Hasundutan untuk berperan aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026, yang akan dilaksanakan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Mei hingga Juli 2026.
Ajakan tersebut disampaikan Bupati dalam acara Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat, yang digelar di Hotel Akasi, Doloksanggul, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Anggota DPR RI Martin Manurung, Inspektur Utama BPS RI Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si, Wakil Ketua DPRD Humbang Hasundutan Marsono Simamora, Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, Kepala BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, Plt. Asisten Pemerintahan Adrianus Mahulae, serta Plt. Kadis Kominfo Irma Simanungkalit. Turut hadir juga pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan para pemuda Humbang Hasundutan.
Dalam sambutannya, Bupati Oloan Nababan menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada tamu-tamu kehormatan dari BPS RI dan DPR RI yang hadir di Humbang Hasundutan. Ia menegaskan pentingnya data statistik yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Percepatan pembangunan daerah harus ditopang oleh data yang valid. Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita akan memperoleh gambaran menyeluruh tentang struktur ekonomi daerah, potensi usaha, serta dinamika kegiatan ekonomi masyarakat. Data inilah yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran dan berkeadilan,” ujar Bupati.
Selain menekankan pentingnya pelaksanaan sensus, Bupati juga menyoroti perlunya peningkatan literasi statistik masyarakat. Ia menilai bahwa masyarakat yang “melek data” akan lebih mampu mengambil keputusan yang rasional, baik dalam dunia usaha, pendidikan, maupun kebijakan sosial.
“Budaya berpikir berbasis data harus kita tanamkan. Masyarakat yang memahami pentingnya statistik akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Humbang Hasundutan yang maju dan berdaya saing,” tambahnya.
Dalam arahannya, Anggota DPR RI Martin Manurung menyambut baik langkah Pemkab Humbang Hasundutan dalam mendukung program BPS ini. Ia menegaskan bahwa data hasil sensus menjadi pondasi penting bagi pembangunan nasional, mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat.
“Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif sangat diperlukan. Data hasil sensus ini akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Utama BPS RI, Dr. Dadang Hardiwan, menjelaskan bahwa BPS kini terus berinovasi dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat. “Masyarakat dapat memperoleh berbagai data, termasuk profil daerah dan statistik tematik, langsung melalui kantor BPS setempat atau melalui layanan digital seperti Pojok Statistik,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa BPS membuka akses bagi pelajar dan mahasiswa untuk memanfaatkan layanan data, guna mendukung kegiatan riset, pembelajaran, dan pengambilan keputusan berbasis informasi yang valid.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan statistik besar yang dilakukan setiap 10 tahun sekali oleh BPS, dengan tujuan memotret kondisi dan struktur ekonomi Indonesia secara komprehensif. Melalui sensus ini, pemerintah akan memperoleh gambaran menyeluruh tentang pelaku ekonomi, sektor usaha, dan distribusi potensi ekonomi di setiap daerah.
Bupati Oloan Nababan menutup sambutannya dengan mengajak seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta aktif meningkatkan literasi statistik di tengah masyarakat.
“Mari kita bersama-sama mendukung suksesnya Sensus Ekonomi 2026. Dengan data yang akurat, kita bisa merancang pembangunan Humbang Hasundutan yang lebih baik, lebih adil, dan berkelanjutan,” tegas Bupati.
Acara sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan sesi paparan dan diskusi interaktif yang menghadirkan narasumber dari BPS dan akademisi untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya data dalam pembangunan daerah.
