POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS — Kebebasan pers dan keterbukaan pemerintah merupakan dua fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berintegritas.
Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan sosial yang cepat, keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab moral menjadi kunci menjaga kepercayaan publik serta memperkuat sendi-sendi pemerintahan yang berkeadilan.
Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menjadi salah satu daerah yang menempatkan kemitraan antara pemerintah dan insan pers sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan terbuka. Di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH., MH.,
Pemerintah daerah berkomitmen membangun komunikasi yang sehat dan sinergi yang kuat dengan media sebagai mitra strategis dalam mengawal pembangunan dan menyampaikan kebenaran kepada masyarakat.
“Pers adalah mitra strategis pemerintah, bukan lawan atau penonton. Dalam keterbukaan, pemerintah membutuhkan pers untuk mengawal dan menyampaikan informasi dengan jujur serta objektif kepada masyarakat,” ujar Bupati Oloan Nababan dalam pertemuan bersama dari beberapa insan pers Humbahas, diruang kerjanya Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, pemerintah yang modern bukanlah yang alergi terhadap kritik, melainkan yang mampu menimbang dan belajar dari setiap masukan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Humbahas terus mendorong transparansi informasi publik dan membuka ruang dialog yang sehat dengan seluruh jurnalis serta elemen masyarakat.
“Kritik yang membangun adalah vitamin bagi pemerintah. Ia menyehatkan sistem dan memperkuat akuntabilitas. Tapi tentu, kita juga mengharapkan pers yang bekerja dengan hati dan semangat membangun, bukan menjatuhkan,” tegasnya lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Oloan Nababan juga menyampaikan refleksi jujur terkait perjalanan pemerintahannya yang belum genap satu tahun berjalan. Ia mengakui bahwa membangun Humbahas bukan pekerjaan mudah, karena setiap kebijakan harus ditempatkan pada kerangka besar pelayanan dan kesejahteraan rakyat.
“Dalam menjalankan roda pemerintahan, yang bahkan belum genap satu tahun ini, tentu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Banyak hal yang harus kita benahi — dari sistem, sumber daya manusia, hingga mentalitas pelayanan. Tapi saya yakin, dengan kerja keras, doa, dan dukungan masyarakat serta insan pers, Humbahas akan semakin baik,” ungkap Bupati Oloan Nababan dengan nada penuh keyakinan.
Menurutnya, setiap perubahan membutuhkan waktu dan kesabaran. Ia meminta masyarakat, terutama media, untuk melihat proses pembangunan dengan bijak dan proporsional.
“Rakyat tentu berhak menilai. Tapi marilah kita menilai dengan hati yang jernih. Kami di pemerintahan bekerja siang dan malam, membenahi sistem agar rakyat benar-benar merasakan hasil pembangunan. Bila ada kekurangan, kami terbuka untuk kritik. Tapi janganlah setiap langkah kebaikan dirusak dengan berita yang menyesatkan,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan bahwa pers memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik terhadap pemerintah. Karena itu, ia berharap media di Humbahas menjadi pilar keseimbangan, bukan alat kepentingan sesaat.
“Pers yang baik adalah yang mempersatukan rakyat, bukan yang memecah-belah. Mari kita belajar dari kehidupan: dalam keluarga pun, kalau saling menjelekkan, tidak akan ada damai. Begitu juga dengan bangsa. Kalau media hanya mencari sensasi, rakyat akan kehilangan arah. Maka bekerjalah dengan hati, bukan dengan amarah,” tambahnya.
Bupati Oloan Nababan kemudian memberikan pesan moral yang sangat kuat, mencerminkan nilai keimanan dan etika sosial yang harus menjadi dasar dalam setiap profesi, termasuk jurnalisme.
“Marilah kita bekerja dengan baik, jangan suka menjelek-jelekkan orang lain. Coba bayangkan, bagaimana seandainya pers itu dijelek-jelekkan orang? Tentu pers juga akan marah. Maka bekerjalah secara profesional, demi keluarga dan masa depan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan hati dan ketulusan pasti akan membawa berkat, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi daerah dan bangsa.
“Bekerjalah dengan hati dan penuh pengharapan. Jangan suka-suka menjual nama orang untuk mencari keuntungan semata. Ingat, Tuhan tahu apa yang dikerjakan hamba-hamba-Nya di dunia ini. Setiap tindakan kita, sekecil apa pun, akan dipertanggungjawabkan,” pesannya.
Nilai-nilai ini, kata Bupati, tidak hanya milik satu agama, tetapi menjadi bagian dari ajaran universal seluruh umat beriman. Baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun kepercayaan lainnya, semuanya menempatkan kejujuran dan kasih sebagai inti kehidupan.
“Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Maka mari kita bekerja dengan iman, dengan kasih, dan dengan tanggung jawab moral. Baik pemerintah maupun pers, kita sama-sama dipanggil untuk menjadi terang bagi masyarakat,” tuturnya.
Senada dengan itu, Plt. Kepala BKPSDM Humbang Hasundutan, Benyamin Nababan, M.M., menyampaikan bahwa aparatur sipil negara (ASN) juga dituntut untuk beradaptasi dengan era keterbukaan. Pemerintah tidak boleh bekerja secara tertutup, karena rakyat berhak mengetahui setiap kebijakan yang dijalankan.
“Pers adalah mitra sejati bagi ASN dan pemerintah daerah. Melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang, publik dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif. Karena itu, kami berkomitmen membangun aparatur yang profesional, terbuka terhadap kritik, dan siap bekerja sama dengan insan media,” ujar Benyamin Nababan.
Ia menegaskan bahwa sinergi yang sehat hanya dapat terwujud jika kedua pihak — pemerintah dan media — saling menghargai peran masing-masing.
“Kita tidak boleh memandang pers sebagai pengganggu, tetapi sebagai sahabat yang mengingatkan jika ada langkah yang kurang tepat. Itulah bentuk kemitraan sejati,” tambahnya.
Dari sisi media, Jurnalis Putra Bahayangkara Humbahas, Frish Silaban, memberikan tanggapan positif atas pandangan dan pesan Bupati Oloan Nababan. Ia menilai, ajakan untuk bekerja dengan hati dan iman adalah bentuk panggilan moral bagi seluruh insan pers agar tidak menyalahgunakan kebebasan yang dimiliki.
“Kami, insan pers Humbahas, sangat mengapresiasi pesan Bupati. Kebebasan pers bukan berarti kebebasan tanpa arah. Kami siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah. Kritik itu penting, tapi harus dibangun di atas fakta, bukan asumsi atau emosi,” ujar Frish Silaban.
Ia juga menekankan bahwa tugas jurnalis sejati bukan mencari sensasi, melainkan memperjuangkan kebenaran dan menyuarakan kepentingan rakyat.
“Kami lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Kami tidak akan diam jika ada penyimpangan, tapi kami juga tidak akan menulis tanpa nurani. Pers yang beriman adalah pers yang menulis dengan kasih, bukan dengan kebencian,” tambahnya.
Frish berharap agar komunikasi antara pemerintah dan media terus terjalin dengan terbuka, saling menghargai, dan mengutamakan kepentingan daerah di atas segala kepentingan pribadi.
“Kami siap berjalan seiring dengan pemerintah Humbahas. Karena pada akhirnya, tujuan kita sama: membangun daerah, menyejahterakan rakyat, dan menjaga nama baik Humbang Hasundutan,” tegasnya.
Kebebasan pers dan keterbukaan pemerintah bukanlah dua kutub yang berseberangan, melainkan dua sisi dari satu mata uang yang sama — kejujuran dan tanggung jawab. Pemerintah tanpa kontrol media akan kehilangan arah, sementara media tanpa moral akan kehilangan makna.
“Mari kita bersatu. Pemerintah, rakyat, dan pers adalah satu tubuh dalam membangun Humbahas. Tidak ada yang sempurna, tapi jika kita berjalan bersama dalam kasih dan kejujuran, Tuhan sendiri akan memampukan kita,” tutup Bupati Oloan Nababan dengan penuh keyakinan. (PS/BN)
