POSKOTASUMATERA.COM – TAPSEL — Pemerintah Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batangtoru, menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026, Kamis 6 November 2025 di Balai Desa Muara Upu. Musrenbangdes ini menjadi forum ilmiah–partisipatif yang memastikan setiap usulan pembangunan tersusun berdasarkan data kebutuhan lapangan, analisis masalah, serta prioritas strategis desa.
Kegiatan tersebut dihadiri Bhabinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Kecamatan, BPD, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen warga. Kehadiran multi-stakeholder ini mencerminkan pendekatan kolaboratif yang menjadi prinsip dasar pembangunan desa modern, di mana proses perencanaan harus menggabungkan perspektif keamanan, sosial, ekonomi, serta tata kelola yang transparan.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Muara Upu, Zefri Simanjuntak, menegaskan bahwa RKPDes 2026 disusun dengan metode evidence based planning—yakni perencanaan berbasis data akurat, evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, serta proyeksi kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini semakin penting seiring tuntutan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana desa.
“Musrenbangdes tahun ini bukan sekadar menjalankan rutinitas, tetapi memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan benar-benar berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Kami ingin RKPDes 2026 menjadi dokumen yang akurat, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Zefri.
Musrenbangdes juga menjadi ruang analisis isu-isu prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Setiap bidang dikaji menggunakan pendekatan teknis yang mencakup urgensi, dampak jangka panjang, dan kesesuaiannya dengan kebijakan pembangunan kabupaten maupun nasional.
Pendamping kecamatan dalam pemaparannya menekankan pentingnya integrasi data demografi, kondisi geografis, dan potensi desa. Mengingat Muara Upu merupakan desa dengan potensi agroforestri dan sentra pertanian, maka dibutuhkan model pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim, dinamika pasar, dan perubahan sosial di tingkat lokal.
Perwakilan BPD dan tokoh masyarakat turut menyampaikan masukan konstruktif, terutama terkait pemerataan pembangunan antar dusun, penguatan kapasitas kelembagaan, serta kebutuhan transparansi informasi publik. Mereka menilai peningkatan literasi digital dan akses data terbuka akan memperkuat partisipasi warga sekaligus mengurangi kesenjangan informasi dalam proses pembangunan.
Lebih lanjut, Kepala Desa menegaskan pentingnya kolaborasi lintas unsur. “Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bhabinkamtibmas, Babinsa, pendamping kecamatan, BPD, dan tokoh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya tugas pemerintah desa, tetapi tanggung jawab bersama. Dengan keterlibatan berbagai pihak, kami yakin perencanaan akan semakin objektif dan berkelanjutan,” ungkap Zefri.
Musrenbangdes 2025 akhirnya ditutup dengan penyepakatan daftar prioritas pembangunan yang akan dimasukkan ke dalam dokumen RKPDes 2026. Hasil musyawarah ini tidak hanya menjadi rencana tahunan, tetapi juga acuan ilmiah bagi pemerintah desa dalam menyusun APBDes, menentukan arah pembangunan jangka panjang, serta memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara objektif dan berkelanjutan.
Menutup sambutannya, Zefri menyampaikan harapan besar kepada seluruh elemen desa. “Harapan saya, hasil Musrenbangdes ini menjadi pedoman kuat untuk menyusun APBDes dan memastikan pembangunan 2026 lebih merata, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Muara Upu,” tutupnya.(PS/BERMAWI)
