Komitmen tersebut ditunjukkan melalui diskusi langsung dan intensif antara Bupati Humbang Hasundutan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, yang berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh keseriusan membahas strategi implementasi MBG di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BGN RI menekankan pentingnya pengawasan langsung oleh kepala daerah terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya terkait progres, kualitas, dan ketepatan sasaran penerima manfaat."Prof. Dadan Hindayana secara khusus meminta agar Bupati Humbang Hasundutan secara berkala meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta sekolah-sekolah sasaran penerima MBG.
“Kehadiran langsung Bupati di lapangan sangat penting untuk memastikan bahwa program MBG berjalan sesuai standar, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” ujar Prof. Dadan Hindayana.
Selain itu, Kepala BGN RI juga menegaskan perlunya pendataan ulang secara akurat dan mutakhir terhadap anak-anak stunting, ibu hamil, serta kelompok lansia, agar intervensi gizi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Data tersebut diminta untuk segera dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai dasar pengambilan kebijakan lanjutan di tingkat pusat.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Humbang Hasundutan menyatakan kesiapan dan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Kepala BGN RI. Ia menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
“Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan terus memastikan pelaksanaan MBG berjalan optimal. Kami akan memperkuat koordinasi lintas sektor, melakukan monitoring langsung ke lapangan, serta memperbarui data stunting, ibu hamil, dan lansia secara akurat agar intervensi yang diberikan tepat sasaran,” tegas Bupati.
Bupati juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama keberhasilan program nasional, khususnya dalam upaya penurunan angka stunting dan peningkatan status gizi masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sendiri menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan pelaksanaan di daerah. Kehadiran aktif Bupati Humbang Hasundutan dan keterlibatannya dalam diskusi langsung dengan pimpinan lembaga strategis nasional seperti BGN RI mencerminkan kepemimpinan yang responsif, proaktif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Melalui langkah-langkah konkret tersebut, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di bawah kepemimpinan Bupati terus mempertegas posisinya sebagai daerah yang serius mendukung agenda nasional pembangunan manusia, sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Humbang Hasundutan yang sehat, sejahtera, dan berkelanjutan. (PS/B.Nababan)
