POSKOTASUMATRA.COM - ACEH TENGGARA – Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Tenggara kembali mencuat. Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara secara tegas meminta evaluasi hingga pencopotan Koordinator Wilayah (Korwil) MBG setempat, menyusul dugaan menu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak sesuai standar.
Sorotan ini mencuat setelah peristiwa pengembalian menu makanan oleh wali murid SMP Negeri 1 Kutacane pada Senin (23/02/2026). Aksi tersebut viral di media sosial dan menuai perhatian publik.
Menurut Informasi yang dihimpun poskotasumatra.com, sejumlah wali murid mengembalikan menu dari dapur SPPG Terimal Terpadu karena dinilai tidak memenuhi standar gizi. Menu yang disajikan disebut tidak menyertakan susu dan buah sebagaimana ketentuan program MBG.
Peristiwa itu terjadi di SMP Negeri 1 Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara. Kejadian tersebut menjadi pemicu desakan evaluasi terhadap pengawasan program MBG di daerah.
Bupati LIRA Aceh Tenggara, M. Saleh Selian, menyebut keberhasilan Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sangat bergantung pada kinerja Koordinator Wilayah di masing-masing daerah.
Menurutnya, berbagai keluhan masyarakat sebelumnya juga telah muncul, mulai dari makanan yang diduga basi, buah tidak layak konsumsi, hingga porsi dan kualitas yang dinilai tidak sesuai standar.
“Program MBG ini adalah cita-cita mulia Presiden untuk anak-anak bangsa, khususnya dari keluarga kurang mampu. Namun jika di lapangan menu tidak sesuai standar dan Korwil tidak pernah muncul memberikan klarifikasi, ini patut dipertanyakan,” tegas Saleh, Rabu (25/02/2026).
Ia bahkan menilai, Korwil MBG Aceh Tenggara terkesan tertutup dan tidak transparan. Publik, kata dia, hingga kini tidak mengetahui secara jelas siapa yang bertanggung jawab penuh dalam pengawasan program tersebut.
Tak hanya soal pengawasan, Saleh juga mengungkap adanya informasi yang menyebut Korwil diduga ikut mencampuri urusan teknis dapur SPPG, termasuk dalam pengadaan bahan baku.
“Kalau benar ada intervensi teknis seperti itu, tentu harus diklarifikasi. Jangan sampai program yang baik ini justru tercoreng akibat tata kelola yang tidak profesional,” ujarnya.
LIRA menegaskan, citra Program MBG di mata publik sangat ditentukan oleh kualitas pengawasan di daerah. Jika di suatu wilayah terus terjadi polemik menu dapur SPPG, maka Korwil harus bertanggung jawab.
“Kalau program ini berjalan baik, berarti Korwil amanah. Tapi jika bermasalah dan terus menuai protes, maka BGN jangan ragu mengevaluasi bahkan memberhentikan Korwil yang tidak mampu menjalankan tugasnya,” tutup Saleh.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Korwil MBG Aceh Tenggara terkait polemik tersebut. (PS/AZHARI)
