Rapat yang dipimpin Kadis LHK Sumut Heri
Wahyudi Marpaung tersebut membahas maraknya aktivitas warga yang memasang patok
dan nama di lokasi eks PBPH. Padahal, area tersebut telah dialokasikan
pemerintah untuk pembangunan teritorial Batalyon 908 dan Batalyon 906.
Untuk mencegah konflik horizontal, Pemkab
Dairi bersama TNI, Polri, dan Pemkab Pakpak Bharat berfokus pada langkah
edukasi serta pendekatan sosial-psikologis kepada warga. Bupati Dairi
menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi terus melakukan langkah-langkah
koordinasi dan edukasi kepada masyarakat dengan mengedepankan pendekatan
persuasif serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
“Pemerintah Kabupaten Dairi senantiasa
bersama-sama melakukan edukasi. Kami juga bersama pihak kepolisian, camat dan
tokoh masyarakat terus melakukan monitoring agar situasi tidak memanas.
Bagaimana kita menjaga kondisi tetap kondusif, itu yang terus kita lakukan,”
ujar Bupati.
Hasil rapat ini akan dipetakan sebagai laporan
ke Satgas Pemerintah Pusat guna memperoleh penanganan tindak lanjut sesuai
regulasi yang berlaku. (PS/K.TUMANGGER).
