 |
Oleh: Muhammad Raja Anugrah Pratama Syahputra
Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala |
POSKOTASUMATRA.COM|BANDA ACEH—Aceh kembali menghadapi persoalan penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Kali ini bukan mengenai tambang emas, batu bara, atau perkebunan, melainkan gas bumi yang ditemukan di kawasan Blok Andaman di lepas pantai Aceh.
Penemuan dan pengembangan gas di wilayah tersebut membuka peluang ekonomi yang besar. Namun, pada saat yang sama muncul pertanyaan mengenai bagaimana gas tersebut akan dikelola, ke mana hasilnya akan dialirkan, dan seberapa besar manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh.
Persoalan tersebut membuat gas Andaman menarik untuk dilihat bukan hanya sebagai persoalan energi, tetapi juga sebagai persoalan geopolitik sumber daya alam. Sebab, sumber daya alam tidak pernah berdiri sendiri. Di dalamnya terdapat wilayah, kekuasaan, kepentingan ekonomi, investasi, kebijakan pemerintah, dan hubungan antara pusat dengan daerah.
Gas Andaman dan Besarnya Potensi Ekonomi
Salah satu perkembangan penting terjadi di Lapangan Gas Tangkulo, wilayah kerja South Andaman yang dikelola Mubadala Energy.
Pemerintah Aceh menyebut Lapangan Gas Tangkulo diproyeksikan menghasilkan sekitar 300 MMSCFD atau juta kaki kubik gas per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 160 MMSCFD telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sale Agreement kepada PLN. Artinya, masih terdapat sekitar 140 MMSCFD yang berpotensi digunakan untuk kebutuhan industri lainnya.
Angka tersebut menunjukkan bahwa gas Andaman bukan sumber daya dengan skala kecil. Jika pengembangannya berjalan sesuai rencana, pasokan tersebut dapat menjadi salah satu sumber energi penting bagi Aceh dan sistem energi nasional.
Namun, potensi produksi tidak otomatis berarti manfaat ekonomi akan langsung dirasakan masyarakat Aceh. Di sinilah persoalan pengelolaan menjadi penting.
Mengapa Gas Andaman Berkaitan dengan Geopolitik?
Geopolitik tidak hanya membahas perang atau hubungan antarnegara. Geopolitik juga melihat hubungan antara ruang, sumber daya, kekuasaan, dan kepentingan.
Gas Andaman berada di wilayah Aceh. Namun, pengelolaannya melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, BPMA, SKK Migas, perusahaan migas, dan calon pengguna gas.
Artinya, terdapat banyak kepentingan yang bertemu dalam satu sumber daya.
Pemerintah pusat memiliki kepentingan terhadap ketahanan energi nasional dan investasi. Pemerintah Aceh berkepentingan agar keberadaan sumber daya tersebut memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Perusahaan memiliki kepentingan terhadap kelayakan investasi. Sementara masyarakat Aceh memiliki kepentingan terhadap manfaat ekonomi dan kesempatan kerja.
Pertemuan kepentingan inilah yang membuat pengelolaan gas menjadi persoalan geopolitik.
Perdebatan Mengenai Pengolahan Gas
Persoalan tersebut semakin jelas ketika Pemerintah Aceh meminta agar gas dari South Andaman tidak hanya diproses di lepas pantai.
Pada Juni 2026, Pemerintah Aceh meminta agar pengolahan gas Mubadala Energy dilakukan secara onshore melalui fasilitas penerimaan gas di Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.
Pemerintah Aceh juga meminta agar sebagian gas tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan industri di Aceh. Permintaan tersebut menjadi bagian dari pembahasan revisi Plan of Development atau PoD proyek gas Tangkulo.
Ini merupakan persoalan penting.
Gas yang berada di wilayah Aceh dapat memberikan dua kemungkinan. Pertama, gas tersebut menjadi bagian dari rantai pasok energi yang manfaat ekonominya lebih banyak berada di luar Aceh. Kedua, gas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membangun industri di Aceh sehingga menghasilkan nilai tambah di daerah.
Pilihan mengenai bagaimana gas tersebut dikembangkan akan menentukan seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi Aceh.
Dari Menjual Gas Menjadi Membangun Industri
Menurut saya, tantangan terbesar Aceh bukan sekadar mendapatkan gas. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana gas tersebut dapat menjadi dasar pembangunan industri.
Jika gas hanya dijual sebagai komoditas, manfaat ekonominya tentu tetap ada. Namun, nilai tambah yang lebih besar dapat muncul ketika gas digunakan sebagai bahan baku industri.
Pemerintah Aceh pada Juli 2026 menyebut sejumlah perusahaan mulai melirik pengembangan hilirisasi migas di KEK Arun. Salah satunya adalah rencana PT Pupuk Indonesia untuk membangun pabrik metanol. Pemerintah Aceh juga menyebut adanya minat perusahaan dari Uni Emirat Arab dan perusahaan berbasis Jiangsu, China, untuk mengembangkan proyek terkait energi dan LNG di kawasan Arun.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa gas Andaman berpotensi menjadi lebih dari sekadar sumber energi. Gas dapat menjadi pintu masuk untuk membangun ekosistem industri.
Jika dikembangkan dengan baik, keberadaan gas dapat mendorong tumbuhnya industri petrokimia, pupuk, metanol, jasa energi, logistik, hingga kegiatan ekonomi lainnya.
Dengan demikian, sumber daya alam tidak hanya keluar dari Aceh dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diproses dan menciptakan nilai ekonomi di Aceh.
Arun dan Posisi Geografis Aceh
Salah satu alasan KEK Arun memiliki nilai strategis adalah lokasinya. Arun berada di Lhokseumawe dan berhadapan dengan kawasan Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur perdagangan dan pelayaran penting di kawasan Asia.
PT Perta Arun Gas pada 2026 mendorong kawasan Arun untuk dikembangkan menjadi Global Integrated Energy Hub. Infrastruktur yang tersedia mencakup tiga unit regasifikasi dengan total kapasitas 135 MMSCFD dan tangki LNG F-6004 berkapasitas 127.000 meter kubik yang telah direvitalisasi dan beroperasi kembali pada awal 2026.
Pada 2025, PAG mencatat penerimaan 22 kargo LNG domestik dan volume regasifikasi lebih dari 155 BBTUD. Perusahaan tersebut juga mencatat pendapatan konsolidasi audited sebesar US$104,9 juta pada tahun yang sama.
Data tersebut menunjukkan bahwa Aceh sebenarnya sudah memiliki sebagian infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan industri energi.
Persoalannya sekarang adalah bagaimana infrastruktur tersebut dapat dihubungkan dengan sumber gas baru dari Andaman.
Aceh dan Pengalaman Masa Lalu
Pembahasan mengenai gas tentu tidak dapat dilepaskan dari sejarah Aceh.
Aceh pernah mengalami masa ketika gas Arun menjadi salah satu sumber daya energi yang sangat penting bagi Indonesia. Namun, pengalaman tersebut juga meninggalkan perdebatan mengenai sejauh mana masyarakat Aceh memperoleh manfaat dari kekayaan alam yang berasal dari wilayahnya.
Pada 2026, anggota DPD RI asal Aceh Azhari Cage mengingatkan agar pengalaman masa lalu tersebut tidak terulang dalam pengembangan gas Andaman. Ia menyampaikan pandangan bahwa manfaat gas baru harus lebih dirasakan masyarakat Aceh dan mengaitkannya dengan kekhususan Aceh dalam MoU Helsinki serta UUPA. Pernyataan tersebut merupakan pandangan politik dari pihak yang bersangkutan.
Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai masa lalu, persoalan tersebut memberikan satu pelajaran penting. Kekayaan sumber daya alam tidak cukup hanya dilihat dari berapa besar produksinya.
Yang juga harus diperhatikan adalah siapa yang memperoleh manfaat dan bagaimana sumber daya tersebut mampu mengubah struktur ekonomi masyarakat.
Jangan Mengulang Pola Lama
Aceh sebenarnya memiliki kesempatan untuk menggunakan gas Andaman sebagai momentum pembangunan ekonomi baru. Namun, peluang tersebut tidak akan otomatis berhasil.
Jika gas hanya menghasilkan pendapatan dari penjualan komoditas, maka manfaatnya akan terbatas. Sebaliknya, jika gas menjadi bahan baku industri, maka dampaknya dapat lebih luas.
Industri membutuhkan tenaga kerja. Industri membutuhkan transportasi. Industri membutuhkan jasa, logistik, konstruksi, perbankan, hingga pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
Artinya, satu sumber daya alam dapat menciptakan efek ekonomi berantai.
Tetapi hal tersebut hanya dapat terjadi jika kebijakan pemerintah mampu menghubungkan sumber daya dengan industri dan masyarakat lokal.
Kekuatan SDA Tidak Hanya Ditentukan oleh Jumlahnya
Gas Andaman memberikan contoh bahwa kekuatan sumber daya alam bukan hanya ditentukan oleh jumlah cadangan atau besarnya produksi.
Kekuatan juga ditentukan oleh kemampuan suatu wilayah mengelola sumber daya tersebut.
Aceh memiliki gas. Aceh memiliki KEK Arun. Aceh memiliki posisi geografis strategis. Aceh juga memiliki lembaga khusus seperti BPMA dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu migas di wilayah Aceh.
Namun, semua modal tersebut harus dihubungkan.
Gas harus terhubung dengan industri. Industri harus terhubung dengan tenaga kerja. Tenaga kerja harus terhubung dengan pendidikan dan keterampilan. Infrastruktur harus terhubung dengan pasar.
Dan seluruh proses tersebut harus berada dalam tata kelola yang transparan.
Gas Andaman sebagai Geopolitik Aceh
Pada akhirnya, gas Andaman menunjukkan bahwa sumber daya alam dapat menjadi kekuatan geopolitik bagi suatu wilayah.
Letak geografis Aceh memberikan posisi strategis. Gas memberikan sumber daya. KEK Arun memberikan infrastruktur. Investasi memberikan modal. Pemerintah memberikan regulasi. Masyarakat memberikan tenaga dan menjadi penerima manfaat pembangunan.
Semua unsur tersebut saling berkaitan.
Karena itu, pembahasan mengenai gas Andaman seharusnya tidak hanya berfokus pada berapa banyak gas yang dapat diproduksi.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang akan dibangun dari gas tersebut.
Jika gas mampu menjadi bahan bakar bagi tumbuhnya industri, menciptakan lapangan kerja, memperkuat pendapatan daerah, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi di Aceh, maka sumber daya tersebut dapat menjadi kekuatan pembangunan.
Sebaliknya, apabila Aceh hanya menjadi tempat produksi sementara nilai tambah terbesar berada di luar daerah, maka potensi strategis tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Gas Andaman pada akhirnya bukan hanya cerita tentang energi. Ia adalah cerita tentang posisi Aceh dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri, tentang hubungan pusat dan daerah, tentang kepentingan investasi, serta tentang bagaimana sebuah wilayah menggunakan sumber daya alam untuk memperkuat posisi ekonominya.
Karena itu, tantangan Aceh ke depan bukan sekadar memastikan gas Andaman dapat diproduksi. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan bahwa ketika gas tersebut mengalir, manfaat ekonominya juga mengalir ke masyarakat Aceh.(PS|IMAM)
