Rapat Koordinasi Tentang Indikator pemulihan Pemerintah dan kemasyarakatan bersama satgas PRR di ruang rapat Bupati Tapanuli Selatan
POSKITASUMATERA COM-TAPANULI SELATAN – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) terus memperkuat langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut ditandai dengan kunjungan Tim Supervisi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Satgas PRR) Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang diterima Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu di Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Kamis (1/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi perkembangan pemulihan sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang masih harus ditindaklanjuti. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pemulihan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, penanganan masyarakat terdampak, serta sinkronisasi data dan program antara pemerintah daerah, Satgas PRR, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.
Bupati Gus Irawan menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat bergantung pada kualitas koordinasi dan kesamaan data antara seluruh pihak. Menurutnya, kondisi faktual di lapangan harus menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas penanganan sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Yang penting adalah fakta riil di lapangan. Data harus sama dan detail, sehingga kita bisa mengetahui apa yang sudah dikerjakan, apa yang masih kurang, serta apa yang harus kita kejar bersama,” ujar Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi program antarkementerian dan lembaga, khususnya pada lokasi yang memiliki keterkaitan pembangunan tetapi berada di bawah kewenangan berbeda. Koordinasi yang baik diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pekerjaan sekaligus memastikan tidak terdapat bagian wilayah maupun kebutuhan masyarakat yang terlewatkan dalam proses pemulihan.
Ruang lingkup rehabilitasi yang dibahas tidak hanya menyangkut pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak, tetapi juga fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, pasar, jalan dan jembatan, normalisasi sungai, lahan persawahan, hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Bupati menilai pembangunan fisik harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pemulihan yang lebih luas dan berkelanjutan.
“Pemulihan ini harus menyentuh masyarakat. Banyak masyarakat kita yang kehilangan mata pencaharian, termasuk lahan pertanian. Karena itu, pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pemulihan ekonomi masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Tapsel turut memaparkan sejumlah persoalan yang masih membutuhkan dukungan bersama. Di antaranya kerusakan infrastruktur pada wilayah dengan kondisi geografis dan medan yang cukup berat, kebutuhan lahan untuk pembangunan fasilitas umum, serta penanganan areal persawahan yang terdampak bencana.
Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan H. Sofyan Adil Siregar juga memaparkan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pada berbagai sektor. Ia menjelaskan bahwa sebagian pekerjaan telah diselesaikan, sementara pekerjaan lainnya masih berada pada tahap pengajuan, pembangunan, maupun penyelesaian aspek administrasi dan ketersediaan lahan.
Pada sektor hunian, pemerintah daerah terus mengawal pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak, termasuk penanganan rumah dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, maupun berat. Pemkab Tapsel juga berkoordinasi dalam pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada kawasan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).
Sementara itu, Tim Supervisi Satgas PRR memaparkan hasil monitoring terhadap sejumlah indikator pemulihan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Terdapat 13 indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga proses pemulihan dapat dipantau secara lebih terukur dan sistematis.
Tim Satgas PRR menjelaskan bahwa indikator yang telah berada dalam kategori hijau bukan berarti proses penanganannya berhenti. Setiap pekerjaan yang masih memiliki progres maupun kebutuhan lanjutan tetap menjadi perhatian dan akan terus dilakukan pemantauan untuk memastikan keberlanjutan hasil pembangunan.
Di sisi lain, sejumlah indikator masih berada dalam kategori kuning dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Beberapa di antaranya berkaitan dengan aspek pemerintahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, pasar, sejumlah pekerjaan infrastruktur, serta normalisasi sungai.
Kepala Koordinator Wilayah Sumatera Utara Satgas PRR, Brigjen Fadjar Tjahjono, melalui tim supervisi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan kondisi masyarakat dan perkembangan pembangunan di lapangan.
Tim supervisi yang bertugas di wilayah Sumatera Utara pada 28 September hingga 2 Oktober 2026 tersebut terdiri atas Brigjen Fadjar Tjahjono, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, Kapten Inf Deby Gustian, Sertu Aulia Dwi Nugroho, dan Serda Muhammad Rafii Naadir.
Dalam pemaparannya, tim juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah pekerjaan melalui kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam pengawasan agar pelaksanaan pembangunan memenuhi aspek kualitas, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Dengan pemerintah daerah yang berada langsung di lapangan, pengawasan menjadi sangat penting. Jika pekerjaan dilaksanakan dengan baik dan berkualitas, tentu usia manfaatnya juga akan lebih panjang bagi masyarakat,” demikian disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Setelah rapat koordinasi, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke kawasan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) Aek Latong. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi aktual kawasan hunian, perkembangan pembangunan, serta berbagai fasilitas pendukung yang menjadi bagian penting dari proses pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Bupati Gus Irawan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tim Satgas PRR melihat secara langsung kondisi kawasan hunian dan fasilitas pendukung. Kunjungan lapangan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memastikan bahwa berbagai program yang dirancang tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak.
Bupati menegaskan bahwa Pemkab Tapsel akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Satgas PRR, pemerintah provinsi, serta kementerian/lembaga. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai pekerjaan sekaligus memastikan proses pemulihan berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
“Komunikasi harus terus kita bangun. Kita ingin seluruh program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tapanuli Selatan,” pungkasnya.
Turut hadir Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Anggota DPRD Tapsel Irmansyah Siregar, Sekretaris Daerah H. Sofyan Adil Siregar, para Asisten, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.(PS/BERMAWI)
Meninjau Huntara dan Huntap Aek Latong Bersama SATGAS PRR
