 |
| Foto : Istimewa |
Usai dilaporkan secara resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai indikasi dugaan KKN diduga dilakukan Bupati Asahan Surya Bsc dan Camat dipastikan dalam di usut tuntas.
Ketua Umum FMPB M Ritonga Jumat (29/12/2023) mengaku, menerima informasi bagian pengaduan masyarakat (Dumas) KPK akan memproses laporan dugaan KKN Bantuan Sosial (Bansos), pengadaan barang dan jasa, serta dugaan gratifikasi atau pungli modus sedekah.
"Jadi tuntutan kita jelas, bahwa KPK harus melakukan investigas ke wilayah Kabupaten, melalukan pemeriksaan keuangan melalui PPATK, serta menyadap alat komunikasi selular Bupati, beserta sejumlah pejabat diduga anak main Bupati Asahan Surya Bsc," rincinya.
Dipaparkan Ketua Umum FMPB M Ritonga, beberapa Alat bukti yang dimintakan KPK sudah diberikan.
Mulai dari data dugaan gratifikasi seperti percakapan dalam grup maupun percakapan pribadi oknum Camat, daftar penerima Bansos atau dana hibah fiktif serta sejumlah dugaan korupsi pembangunan diduga mark-up, mangkrak serta menjadi temuan BPK RI.
"Kelengkapan data no selular sejumlah pejabat yang diduga terlibat serta menjadi anak main Bupati atau tukang pikul sudah diserahkan, tinggal beberapa pejabat eselon, seperti Camat, kabid dan beberapa kepala OPD saja belum diberikan lampiran daftar namanya," tegasnya.
DUGAAN INTERVENSI
M Ritonga juga menegaskan bahwa, konsistensi menyuarakan dugaan KKN dan indikasi gratifikasi di Pemkab Asahan ini diawal hingga saat ini begitu berat dan beresiko.
Intervensi serta tekanan berupa teror serta intervensi pembungkaman diduga dilakukan oknum Camat bernama Syaiful Parlagutan Pasaribu masih gencar dilakukan.
Upaya pembungkaman, intervensi dan tekanan dari sejumlah pihak tersebut dilakukan, diakibatkan rasa ketidakpuasan Ahmad Syaiful Pasaribu yang beberpa kali menteror secara langsung serta meminta untuk dihentikan aksi unjukrasa tidak berhasil dilakukan.
"Oknum Camat tersebut yang berlagak pahlawan serta terkesan menjilat terhadap pimpinan. Kemari dia bertemu menekan saya, menyampaikan Bupati mau dialog. Karena Bupati masih umroh, kami jelas tolak. Saat ini kami tetap fokus menyiapkan data-data yang perlu jadi bukti, meskipun upaya pembungkaman seprti pencopotan berita aksi unjukrasa kami di beberapa media lokal yang dihapus, serta intervensi dari komunikasi selular hingga adu domba di lapangan setiap melakukan aksi unjukrasa," pungkasnya.
Belum diperoleh keterangan dari pejabat di Pemkab Asahan atas tanggapan laporan FBPM Sumut ke KPK ini. Bupati Asahan, Wakil Bupati dan Sekda tak merespon konfirmasi wartawan yang dilayangkan, Jumat (22/12/2023) via pesan Whats App hingga berita ini ditayangkan tak mendapat jawaban.
Jurubicara KPK Ali Fikri juga belum membalas konfirmasi wartawan atas laporan Pengurus FBPM Sumut ke lembaga anti rasuah ini. (PS/RED)
