POSKOTASUMATERA.COM-KAUR-Pemerintah mengucurkan dana APBN/APBN-P ratusan miliar guna Pengerjaan Proyek Raksasa bendung irigasi air Cawang Kidau kecamatan Padang Guci Hulu kabupaten Kaur provinsi Bengkulu tahun anggaran dari 2014 sampai 2018 terkesan asal jadi.
Pada tahun 2014 pemerintah mengucurkan dana APBN sebesar Rp.28.026.250.000,- kepada PT.Duta Raya Dimametro dalam pengawasan PT.Sarana Bhuana Jaya dengan nilai kontrak Rp.485.265.000,- dari APBN, dan di tahun berikutnya 2015 pemerintah kembali mengucurkan dana sebesar 13.816.829.000,-APBN,Kepada PT.Brahmakerta Adiwira sebagai supervevisi/ pengawasan Utaka Esa Konsultan CV dengan nilai kontrak Rp.291.247.000,-Kemudian kedua dengan tahun yang sama PT.Bukit Barisan Sanjaya Utama dengan nilai kontrak Rp.17.700.725.000,- (APBN-P) sebagai supervisi/pengawas PT.Cipta Wahana konsultan dengan nilai kontrak Rp.324.412.000,-(APBN-P) dan di tahun 2016 tender dimenangkan oleh PT.Benteng Indo Raya dengan nilai kontrak Rp.18.915.000,- dan di tahun 2017 Rp.25.965.000.000,-.
Salah satu anggota Dewan di Kaur dan pak Kades Desa setempat yang enggan disebut namanya mengatakan, di tahun 2018 ini Mega Proyek tersebut diambil alih oleh PT.ALDI KARYA, KONSULTAN SUPERVISI CV. UTAKA ESSA KONSULTAN dengan nilai Rp. 7.632.851.000,- yang tampaknya juga tidak jauh beda dengan sebelum-sebelumnya karena sampai saat ini manfaat dari pengerjaan proyek tersebut belum ada tanda-tanda menguntungkan sama sekali yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.
Bahkan sebaliknya malahan masyarakat saat ini penuh dengan tanda tanya dan rasa ketakutan apakah lahan mereka yang masih ada, kini masih aktif diusahakan sebagai kebun kopi dan perkebunan durian serta sawit mereka akan kembali di gusur seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah itu di telantarkan sehingga menjadi hutan belukar lagi.
Awalnya masyarakat sekitar sangat antusias dan gembira, dengan adanya program pemerintah membuat lahan sawah percetakan dan bendungan irigasi tersebut yang saat ini masih terlantar.
Namun harapan itu sedikit demi sedikit mulai pupus, karena pembangunan yang dilakukan beberapa kontraktor terkait di duga asal jadi.
Bagaimana tidak pengerjaan aja belum selesai bangunan yang ada sudah banyak yang ambruk, dan pengambilan material seperti batu tidak menggunakan material galian C ungkap kades yang tidak mau di sbut namanya.
Tim dari media sudah beberapa kali mencoba untuk konfirmasi kepada BWS VII, terkait hal ini namun sampai saat diterbitkan berita ini pihak dari BWS VII terkesan selalu menghindar dan tidak bisa di temui.(PS/BB)
