 |
| SUDIRMAN AMIN | ANGGOTA DPRK |
POSKOTASUMATERA.COM | LHOKSEUMAWE - Sudirman Amin anggota DPRK Lhokseumawe dari partai Nasdem mendukung penuh sikap tegas Pj Walikota Dr Drs Imran MSi MA.Cd dalam mengakomodir sejumlah suara kritis dari Ulama, Ormas dan OKP untuk menolak atau membatalkan rekrutmen slot PPPK guru agama non muslim di pemko Lhokseumawe.
Langkah yang di ambil oleh Pj Walikota dengan membuat surat resmi untuk penolakan slot PPPK tenaga guru agama non muslim ke MENPAN RB di Jakarta medapat banyak pujian dan apresiasi.
Mengingat 20 slot PPPK tenaga guru agama non muslim tidak pernah di usul dan juga tidak dibutuhkan pada sekolah yang peserta didik mayoritas muslim. Disamping Lhokseumawe juga menjalankan undang undang syariat Islam sehingga sama sekali tidak membutuhkan formasi PPPK tenaga guru agama non muslim.
Demikian dikatakan oleh Sudirman Amin anggota DPRK Lhokseumawe dari partai Nasdem kepada Poskota senin 2 Januari 2023. Menurutnya dengan akan dikirimnya surat penolakan ke MENPAN RB menandakan bahwa slot PPPK tersebut mutlak kebijakan dari pusat dalam menerapkan kurikulum Merdeka.
Nah, solusi yang sedang di tempuh oleh Pemko Lhokseumawe patut kita berikan apresiasi. Karena dengan surat resmi dari Pj Walikota tentunya pemerintah pusat memahami dengan kondisi kekhususan daerah kota Lhokseumawe yang menjalankan Undang undang syariat Islam dan Undang undang Pemerintah Aceh (UU_ PA)
Diharapkan melalui surat resmi Pemko Lhokseumawe yang di dukung dengan surat penolakan dari 20 sekolah SD/SMP, surat dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Lhokseumawe dan surat dukungan dari komisi D DPRK Lhokseumawe dapat di akomodir untuk pembatalan/penghapuskan 20 slot PPPK tersebut.
Kebijakan penolakan tersebut yang dikatakan toleransi karena provinsi Aceh daerah khusus dalam segala hal. " ini bukan intoleransi, tapi inilah toleransi " sebut Sudirman Amin.
Intruksi alias perintah Pj Walikota Lhokseumawe kepada kepala sekolah dan dinas teknis agar segera membuat surat penolakan yang ditujukan kepada Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta satu hal yang menggembirakan kita semua.
Apalagi pernyataan tegas penolakan oleh Pj Walikota Dr Imran diutarakan saat silaturrahmi dengan ulama se kota Lhokseumawe.
Dengan sudah ada jalan keluar dan titik terang yang di ambil oleh Pj Walikota Lhokseumawe yaitu telah memerintahkan dinas Pendidikan untuk mendata semua sekolah yang masuk adanya slot PPPK tenaga guru agama non muslim, patut kita berikan apresiasi, semoga saja harapan ini berbuah hasil seperti yang kita harapkan bersama, demikian akhiri Sudirman.
Sementara itu Pj Walikota Dr Imran dalam silaturrahmi dengan ulama se kota Lhokseumawe mengatakan masalah slot PPPK guru agama non muslim telah menjadi isu hangat di tengah masyarakat. Tapi kita tegaskan tunggu update terbaru ya, sabar dulu ya semua ini untuk kita semua. Karena ini juga menyangkut nasib 501 kuota PPPK lainnya apakah berpengaruh apa tidak bila ini kita tolak.
Namun data yang dibuat manusia sebut Dr Imran bisa saja diubah kapan saja, kita akan cari solusi dan usahakan segera, sebut Pj Walikota yang mendapat aplus dari ulama yang hadir sebagai bentuk dukungan atas gerak cepat Pj Walikota, ungkapnya. (Adv)
