Info diterima, aksi ini dipicu keresahan
masyarakat atas praktik pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh PLN
Sidikalang yang dinilai sepihak dan merugikan warga.
Aksi ini mendapat respons cepat dari Bupati
Dairi, Vickner Sinaga. Ia mengajak perwakilan mahasiswa untuk Rapat Dengar
Pendapat (RDP) bersama Manajer ULP PLN Sidikalang, Wira Perdana Siagian.
Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Vickner
Sinaga menjelaskan kejadian kali ini biarlah menjadi pelajaran. Sebagai mantan
petinggi PLN, Bupati menyampaikan agar kedepan semua dilakukan sesuai prosedur
yang berlaku.
"Ini jadi pelajaran bagi kita. Saya tidak
ingin semua ini berhenti di satu kasus saja. Semoga kasus ini akan
menyelamatkan kasus-kasus serupa ditempat lain. Saya ingin pastikan keadilan
bagi masyarakat. Mari sama-sama lakukan perubahan demi perbaikan,"katanya.
Sebelumnya, Manajer ULP PLN Sidikalang, Wira
Perdana Siagian, akhirnya mengakui adanya kesalahan prosedur. Ia secara terbuka
menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan PLN yang telah dirugikan.
"Kami meminta maaf atas kesalahan
prosedur yang terjadi. Seharusnya, semua berjalan sesuai prosedur, bila ada keberatan
cukup disampaikan ke pihak PLN, semestinya demikian," kata Wira.
Sebagai tindak lanjut dari RDP tersebut, pihak
PLN berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan menyelesaikan masalah yang ada,
seperti; Perbaikan jaringan kabel listrik yang semrawut dan membahayakan
keselamatan masyarakat, dan Memasang kembali meteran listrik yang sebelumnya
telah dicopot.
Polemik Buku di Sekolah Swasta
Tidak hanya persoalan listrik, Bupati juga
menerima keluhan tentang dugaan praktik bisnis di dunia pendidikan yang juga
menjadi poin penting aksi unjuk rasa mahasiswa kali ini.
Mereka menuntut kejelasan terkait isu
penjualan buku di SD Plus Ark Sidikalang yang dinilai oleh mahasiswa merugikan
orang tua siswa dan tidak sesuai dengan aturan penggunaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS).
Keluhan ini menjadi bahan diskusi juga
ditengah pertemuan bersama PLN. Bupati Dairi Vickner Sinaga juga memediasi
mahasiswa, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan Ketua Yayasan SD
Plus Ark.
Bupati Dairi Vickner Sinaga merespon tuntutan
mahasiswa dengan sikap tegas. Ia berjanji akan menindaklanjuti dengan serius.
"Saya pastikan, tidak boleh lagi praktik
seperti itu. Aturan itu kita buat untuk kita, bukan sebaliknya. Jika ada motif
bisnis di balik pendidikan, itu tidak dapat dibenarkan," tegas Bupati.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Dairi, Mariady Simanjorang, menjelaskan ada perbedaan aturan dana BOS
antara sekolah negeri dan swasta. Ia mengklaim bahwa penggunaan dana di SD Plus
Ark sudah sesuai aturan, yaitu 10% dari total dana diperuntukkan untuk
pembelian buku.
"Untuk penggunaan buku kami itu angkanya
Rp. 33 juta, kami tidak mengurangi dari yang seharusnya dianggarkan,"
jelas Mariady.
Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan bahwa
masalah ini akan dibahas lebih lanjut dan diawasi oleh Dinas Pendidikan. (PS/K.TUMANGGER).
