POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Penyidik
Ditreskrimsus Polda Sumut mengaku akan berkoodinasi dengan saksi ahli guna
menetapkan ada tidaknya tersangka lain dalam dugaan kasus ‘Mafia’ beras Bulog
yang menjebol 2.000 ton kebutuhan pokok bersubsidi itu.
Dirreskrimsus
Polda Sumut melalui Kasubdit Indag AKBP Bambang Rubianto kepada wartawan, Rabu
(6/3/2024) mengaku, mereka sedang berkoordinasi dengan para Ahli guna
mengembangkan penyidikan skandal beras bulog diselewengan guna keuntungan yang
menetapkan AKL sebagai tersangka itu.
“Masih
didalami, kita berkoordinasi dgn Ahli utk menduduk kan orang2 yang berpotensi
bisa atau tidak nya di pertersangkakan2,” tulisnya di laman Whats App nya
menjawab wartawan.
USUT TUNTAS
Sementara Pengurus LP3 Hafifuddin mengapresiasi langkah tegas polisi atas masalah kelangkaan dan mahal nya beras di Sumut ini dengan melakukan tindakan hukum nyata.
Dia
juga mendesak polisi mengusut masalah ribuan ton beras di Divre I Bulog yang
keluar ke pengusaha diduga tak bermoral itu hingga ke akar-akar nya serta
mengejar pidana lain misalnya pemalsuan dokumen dan Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU) dalam kasus itu.
“Usut
hingga ke semua tersangka lain. Kejar juga kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
nya karena diduga permainan kotor ini sudah berlangsung lama. Polisi juga
diminta merangkul PPATK, cek aliaran dana tersangka kemana saja,” tegas Aktivis
dikenal vokal itu.
Sebelumnya,
Polda Sumut mengungkap mafia beras komersil Bulog dengan mengamankan terduga
pelaku penyelewengan beras Bulog bermodus mengganti kemasan menjadi beras
premium.
Pria berisinial AKL ditangkap pada 20 Februari 2024. Dari tersangka penyidik
menyita barang bukti 1 ton beras dari 2.000 ton yang sudah sempat dijual ke
daerah pulau Jawa dan Riau.
Kabid Humas Poldasu Kombes Hadi Wahyudi, Selasa (5/3/2024) mengatakan, adapun
modus tersangka memperoleh beras dari Bulog dengan memalsukan dokumen UD.Kilang
Padi Jasa Tani milik Parino yang beralamat di Dusun III Desa Punden Tejo, Kec
Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang.
“Tersangka AKL memalsukan dokumen UD Kilang Padi Jasa Tani tanpa sepengetahuan
pemiliknya Parino,” jelas Kombes Hadi didampingi Dirreskrimsus Kombes Andre
Setyawan dan Kepala Perum Bulog Divre Sumut Arif Mandu, Senin (4/3/2023).
“Upaya tersangka AKL memperoleh beras dari Bulog berhasil sebanyak 2.000 ton yang diangkut dalam 4 tahap. Sebagian besar beras tersebut sudah dijual AKL ke daerah Jawa dan Riau dan yang dapat disita sebanyak 1 ton,” ujarnya.
Hadi mengatakan, Parino yang merupakan rekanan Bulog sudah diperiksa. “Namun dalam pemeriksaan Parino mengaku tidak kenal dengan tersangka,” ujarnya.
Penyidik sendiri masih menyelidiki darimana dokumen UD Kilang Padi Jasa Tani (UD KPJT) diperoleh tersangka AKL. Penyidik juga masih menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.
Terhadap tersangka AKL dipersangkakan Pasal 6 UU Darurat No 7 tahun 1955 tentang pengusutan, peradilan, penuntutan tindak pidana ekonomi dan atau pasal 141, 143,144 UU RI No 18 tahun 2012 tentang pangan dan atau pasal 62 (1) UU RI no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan atau pasal 263 pasal 266 Jo pasal 55, pasal 56 KUHPidana.
SATGAS PANGAN SIDAK PASAR
Satgas pangan gabungan terdiri dari Polda Sumut, Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kantor wilayah (Kanwil) I melakukan sidak harga beras ke tiga pasar yang ada di Medan diantaranya pasar Petisah, Simpang Limun dan Suka Ramai, Jumat (1/3/2024).
Di pasar Simpang Limun Jalan Sisingamangaraja Medan, tim gabungan Satgas pangan menemukan indikasi kecurangan beras Bulog dimasukkan ke dalam karung beras merek lain dan dinaikkan harga jualnya. Bukan hanya satu, melainkan semua pedagang beras di pasar tersebut.
Kasubdit Indagsi Ditrreskrimsus Polda Sumut AKBP Bambang Rubianto mengatakan,
para pedagang beralasan lebih mudah.
Harga beras Bulog di pasar Simpang Limun dijual seharga Rp 13.500 per Kilogram, sedangkan harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah Rp 11.500 per kilogramnya.
Dengan demikian, ada selisih sekitar Rp 2.000 dalam satu kilogram beras Bulog antara harga yang ditetapkan pemerintah dan yang dijual pedagang di Pasar Simpang Limun.
"Pertama, harga beras yang dijual di pasar, kemudian tidak menggunakan karung beras Bulog alasannya tinggal terbentuk, tinggal masukkan saja ke goni.
Tadi dijual Rp 13.500, sedangkan di Bulog paling tinggi Rp 11.500,"kata Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Sumut AKBP Bambang Rubianto, Jumat (1/3/2024).
Dari hasil pemeriksaan pedagang, mereka mengaku mendapatkan beras langsung dari Bulog, melainkan beberapa agen. Dicontohkan AKBP Bambang, dari Bulog ada sekitar empat tingkatan sampai akhirnya bisa mencapai ke tangan pedagang langsung.
Sehingga para pedagang ini pun mau tak mau menaikkan harga beras Bulog.
"Harganya cukup tinggi karena berantainya cukup panjang.Contoh dari Bulog ke kartel besar, kartel ada lagi sub nya. Nah, sub nya ada lagi di pasar dan baru ke penjual. Itu yang membuat agak panjang, lama dan mahal jadinya," jelasnya.
Terkait temuan ini, Satgas pangan terdiri dari dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Polda Sumut, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kantor wilayah (Kanwil) I berencana akan memanggil stakeholder mulai dari Bulog dan rentetannya.
Hak ini dilakukan untuk meminta supaya Bulog tidak mempersulit pedagang agar bisa menjual beras sesuai harga eceran yang ditetapkan. "Nanti kita buat rapat dan rekomendasi kalau bisa dipermudah untuk penyampaian tepat sasaran sehingga harga bisa langsung murah dirasakan masyarakat," ungkapnya.
Terpisah, Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kantor wilayah (Kanwil) I, Ridho Pamungkas mengatakan, sidak pasar guna mengetahui harga beras di pasaran.
Di pasar Petisah, beras medium dijual seharga Rp 14 ribu dan premium dijual Rp 15.000. Namun hal ini sudah terjadi penurunan, dimana sebelumnya sempat terjual Rp 15 ribuan.
"Memang agak sedikit diatas harga eceran tertinggi. Cuma ini sudah terjadi penurunan karena sebelumnya tadi pedagang menjual di harga Rp 15.500," katanya. (PS/RED/NET)
.jpg)
