POSKOTASUMATERA.COM-SAMOSIR - Menyikapi kondisi banjir bandang yang baru-baru ini terjadi di sejumlah titik di Samosir khususnya di Kenegerian Sihotang yang menelan korban jiwa dan menghancurkan sejumlah rumah dan puluhan hektar persawahan tahun 2023 lalu, Bupati Samosir meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menangani Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Samosir.
Hal itu disampaikan Bupati Samosir Vandiko Gultom pada diskusi penanganan DAS bersama Direktur Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementerian LHK M.Saparis Soedardjanto, BPDAS Sumut Abdul Dauf, BPDAS Asahan Barumun Ahmad Taufik Siregar, BPDAS Wampu Sei Ular Sigid Budianta, BPDAS Membramo Irwan V. Sihotang Kemarin di Medan.
Selain penanganan infrastruktur daerah aliran sungai, Bupati Vandiko juga meminta kepada Kementerian LHK untuk melakukan pengkajian akademik penyebab banjir yang diduga akibat penebangan hutan atau pembalakan liar di bagian hulu Sitonggi-tonggi, tepatnya diatas kenegerian sihotang. Maka sangat perlu pengawasan dan kebijakan pemerintah melalui peraturan kehutanan.
"Dulunya sungai yang mengalir hanya untuk irigasi tapi sekarang sudah sangat besar, pergeseran geologi mungkin membuat air menembus celah tanah yang sudah terbuka, maka perlu dilakukan kajian komprensif, evaluasi yang melibatkan beberapa pihak, dan jika salah ditindakan tegas. Mohon perhatian kepada Kementerian LHK agar bencana banjir tidak terulang kembali", kata Vandiko.
Vandiko juga meminta agar Kementerian LHK tidak memberikan ijin menjadi zona pemanfaatan diseluruh kawasan tele sehingga dapat menjadi zona inti hutan lindung dan kantong air.
Sementara itu, Kadis PUPR Kabupaten Samosir Rudimanto Limbong menjelaskan diujung (hulu) Hutan Sitonggi-tonggi terdapat 3 sungai yang berpotensi menjadi sumber bencana. sewaktu SK 579 daerah itu sudah dihijaukan. Tapi karena sejarahnya enclauf, kumpulan marga mengajukan pelepasan dan sejak itu diduga pembalakan hutan semakin besar.
Rudimanto juga mempertanyakan ijin penebangan kayu yang dulunya hutan lindung yang ditanami eucalipitus akhirnya dibabat sekitar 2.300 ha. "Apakah hutan produksi bisa serta merta diberikan ijin penebangan eucaliptus. Selain itu temuan dilapangan dengan semangat pemerintah membuka hutan lindung dikelola masyarakat, banyak masyarakat yang masuk dan melakukan penebangan. Kita bukan mau menghalau semangat pemerintah, tapi sudah masif penebangan didalam", ungkap Rudimanto.
Dirjen Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementerian LHK M.Saparis Soedardjanto mengatakan akan melakukan kajian yang objektif bekerja sama dengan Kementerian SDM dengan menurunkan tim ahli dan mendukung kawasan Tele menjadi zona inti yang dilindungi untuk menghindari bencana serupa.
Sementara itu Kepala BPDAS Sumut Abdul Dauf menyampaikan dalam waktu dekat akan dilakukan investigasi yang bekerjasama dengan USU dan akan melakukan forum group discussion dengan tema mitigasi dan adaptasi Bencana di Danau Toba yang dirancang untuk mendapatkan berbagai informasi.
"Yang menjadi problem di hulu terjadi longsoran membawa material, harus ditelusuri serius, mungkin juga dari area TPL tapi harus ditelusuri dulu", katanya.
Sementara Kepala BPDAS Asahan Barumum, Taufik akan memasang alat pemantau yang akan membunyikan sirene apabila jumlah debit air maksimum sehingga masyarakat bisa lebih waspada ketika terjadi bencana. (PS/PL)
