Dia mengatakan, apabila benar dana donasi itu belum disalurkan, maka sudah sangat patut untuk berkonsultasi dan mengirimkan apa penyebab hasil donasi itu belum juga didistribusikan kepada para korban.
"Jujur baru ini kita ketahui kalau donasi untuk korban bencana alam di Desa Simanggulampe itu belum disalurkan. Ini sudah tidak masuk akal. Masa bencana alam sudah hampir setengah tahun berlalu, tapi hasil donasinya tak kunjung disalurkan. Ada apa dengan Pemkab Humbang Hasundutan," kata Ramses Lumban Gaol mengumumkan pemberitaan harianSIB.com terbitan Kamis (16/5/2024) yang berjudul "Donasi Rp 1,2 M Belum Disalurkan ke Korban Banjir Bandang di Desa Simanggulampe.
Lebih lanjut dijelaskan, dengan alasan apapun Pemkab Humbahas sebenarnya tidak boleh menghambat atau memperlambat penyaluran hasil donasi tersebut. Sebab, kata dia, para korban sangat membutuhkan uang tersebut untuk mengganti atau menambah biaya perbaikan rumah tempat tinggal mereka yang hancur dihantam banjir bandang dan menutupi kebutuhan lainnya.
“Kita meminta sekaligus mendesak Pemkab Humbang Hasundutan untuk segera menyampaikan hasil bencana alam itu. Itu hak para korban. menyerahkan bantuan kepada para korban melalui rekening Posko Bencana Alam Desa Simangulampe.
Ditambahkannya, dalam penyaluran donasi itu, Pemkab Humbahas harus bisa membuat keputusan yang adil bagi para korban dan tidak menimbulkan masalah baru.
"Berikan bantuan itu kepada yang berhak menerima. Harus transparan. Jangan sampai terjadi penyelewengan atau merangkul," simpulnya.
Sebelumnya diberitakan, banjir bandang dan longsor yang meratakan sebagian besar Desa Simanggulampe Kecamatan Baktiraja , Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Jumat (1/12/2023) waktu lalu masih menyisakan segudang duka bagi para keluarga korban.
Selain menelan belasan korban jiwa, bencana alam yang sangat luar biasa itu juga meluluhlantakkan puluhan rumah masyarakat akibat hantaman lumpur dan bebatuan besar dari atas bukit perkampungan tersebut.
Beberapa saat setelah kejadian itu, Pemerintah Kecamatan Baktiraja langsung membuka posko bencana dan posko penerimaan bantuan, baik bantuan sembako dan bantuan lainnya termasuk bantuan materi yang bersifat donasi dari berbagai elemen masyarakat melalui nomor rekening posko bencana.
Namun sangat mengerikan, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Humbahas maupun Pemerintah Kecamatan Baktiraja belum pernah mempublikasikan berapa jumlah bantuan hasil donasi yang disampaikan ke posko bencana alam itu. Baik bantuan sembako, maupun bantuan materi.
Bahkan kabarnya donasi yang dikumpulkan di Rekening Posko Bencana Alam Desa Simangulampe , atas nama Pemerintah Baktiraja itu hingga saat ini belum disalurkan kepada para keluarga korban. Padahal, bencana banjir bandang dan longsor sudah hampir setengah tahun berlalu.
Tidak hanya bantuan donasi dari berbagai elemen masyarakat, untuk penanganan bencana banjir bandang dan longsor tersebut, banyak juga bantuan yang mengalir dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat. Namun masyarakat Humbahas tidak pernah mengetahui berapa jumlah dana dan anggaran yang dikeluarkan untuk menangani bencana alam banjir bandang dan longsor tersebut.
Camat Baktiraja, Sanggam Lumban Gaol ketika dikonfirmasi harianSIB.com, Rabu (15/5/2024) via selulernya membenarkan kalau bantuan hasil donasi banjir bandang dan longsor itu belum disalurkan.
Dia mengatakan, penyaluran bantuan hasil donasi yang berjumlah Rp 1.247.000.000 itu tinggal menunggu persetujuan dari Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor. Setelah nanti ada persetujuan dari bupati, kata dia, selanjutnya akan disalurkan langsung kepada para korban melalui nomor rekening keluarga korban dengan jumlah yang jumlah yang bervariasi.
"Hasil rapat kita beberapa hari lalu di Kantor Camat Baktiraja yang dipimpin oleh Bapak Asisten Administrasi Umum yang dihadiri Kadis Sosial Humbahas, Kepala Desa Simangulumpe tokoh masyarakat dan para keluarga korban, telah menyetujui kategori bantuan di bagian menjadi tiga yaitu rumah yang rata dengan tanah, rusak berat dan rusak ringan. Artinya jumlah bantuan sesuai dengan tingkat kerusakannya," kata Sanggam.
"Jadi saat ini kita tinggal menunggu persetujuan dari bapak bupati. Jika disetujui, kita akan meminta kepada para korban dan keluarga korban untuk membuka nomor rekening masing-masing. Melalui nomor rekening itulah nanti akan kita salurkan kepada mereka," ucapnya. (PS/NB)
