Bersertifikat Kantor Pertanahan Pasaman Barat, Harga Tanah Rasoki Lubis di LHKPN Hanya Rp. 1.659 Permeter

/ Sabtu, 20 Mei 2023 / 22.32.00 WIB

 

POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Menelisik Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara (LHKPN) di elhkpn.kpk.go.id, terlihat dugaan keanehan saat melihat rincian laporan di tahun 2022 milik Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik (BBPPMPV BBL) Rasoki Lubis.

 

Dalam LHKPN Kepala BBPPMPV BBL Rasoki Lubis periodik 2022 yang dilaporkannya tanggal 2 Maret 2023 tercatat total nilai harta pejabat di Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristekdikti RI ini tercatat senilai Rp. 1.682.824.968,-

 

Rincian harta Rasoki Lubis adalah, dari 14 persil Tanah dan Bangunan senilai Rp 859.000.000,-, Alat Transportasi dan Mesin Rp 186.250.000,-, Harta Bergerak Lainnya Rp 219.900.000,- dan Kas/Setara Kas Rp 417.674.968,-.

 

Total harta Rasoki Lubis tahun 2022 naik 0,21 persen dari tahun 2021 yang saat itu senilai Rp. 1.679.279.907,-. Nilai kenaikan yang amat kecil dibanding jabatannya sebagai Kepala BBPPMPV BBL yang berkantor di Jalan Setia Budi Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.

 

Berikut rincian harta berupa tanah dan bangunan milik Rasoki Lubis yang dilaporkannya dalam LHKPN periodik tahun 2022 :

1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/136 m2 di Kab/Kota Kota Padang, Hasil Sendiri Nilai Rp. 450.000.000,-

2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/36 m2 di Kab/Kota Padang Pariaman, Hasil Sendiri Nilai Rp 43.000.000,-

3. Tanah Seluas 120 m2 di Kab/Kota Kota Padang, Hasil Sendiri Nilai  Rp. 87.000.000,-

4. Tanah Seluas 13.265 m2 di Kab/Kota Pasaman Barat, Hasil Sendiri Nilai Rp. 22.000.000,-

5. Tanah Seluas 5.722 m2 di Kab/Kota Pasaman Barat, Hasil Sendiri

Nilai Rp. 25.000.000

6. Tanah Seluas 10.000 m2 di Kab/Kota Pasaman Barat, Hasil Sendiri

Nilai Rp. 40.000.000,-

7. Tanah Seluas 12.000 m2 di Kab/Kota Mandailing Natal, Hasil Sendiri

37.500.000,-

8. Tanah Seluas 600 m2 di Kab/Kota Mandailing Natal, Hasil Sendiri

Nilai Rp. 42.000.000,-

9. Tanah Seluas 2.350 m2 di Kab/Kota Mandailing Natal, Hasil Sendiri

Nilai Rp. 23.000.000,-

10.Tanah Seluas 239 m2 di Kab/Kota Tanah Datar, Hasil Sendiri

Nilai Rp. 47.500.000,-

11. Tanah Seluas 8.000 m2 di Kab/Kota Mandailing Natal, Hasil Sendiri

Nilai Rp. 14.000.000,-

12. Tanah Seluas 7000 m2 di Kab/Kota Mandailing Natal,Hasil Sendiri

Rp. 11.000.000,-

13.Tanah Seluas 4000 m2 di Kab/Kota Mandailing Natal,Hasil Sendiri

Rp. 8.500.000,-

14. Tanah Seluas 5.000 m2 di Kab/Kota Mandailing Natal,Hibah Tanpa Akta Nilai Rp. 8.500.000,-

 

HARGA TANAH TERLALU MURAH

Laporan harta Kepala BBPPMPV BBL Rasoki Lubis dalam LHKPN periodik 2022 dinilai harga tanahnya terlalu murah dan diduga tak sesuai dengan harga di lapangan.

 

Pasalnya dalam LHKPN pejabat BBPPMPV BBL ini misalnya nilai Tanah dan Bangunan milik Rasoki Lubis di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat seluas 13.265 M2 hanya dilaporkan bernilai Rp. 22 juta saja atau seharga Rp 1.659/ meter. Padahal status tanah tersebut telah Ber Sertifikat Hak Milik (SHM) dari Kantor Pertanahan Pasaman Barat dengan letak di Desa Batahan Kecamatan Ranah Batahan.

 

Selanjutnya nilai Tanah dan Bangunan yang diduga dilaporkan harganya terlalu rendah diantaranya adalah, Tanah Seluas 7000 m2 di Kab/Kota Mandailing Natal,Hasil Sendiri Rp. 11.000.000,- atau senilai Rp.1.571/ permeter, Tanah Seluas 5.000 m2 di Kab/Kota Mandailing Natal,Hibah Tanpa Akta Nilai Rp. 8.500.000,- atau sekitar Rp. 1.700 permeter, Tanah Seluas 4000 m2 di Kab/Kota Mandailing Natal,Hasil Sendiri Rp. 8.500.000,- atau sekitar Rp. 2.125 permeter.

 

Padahal dibanding harga tanah dalam website jual beli online OLX nilai tanah yang dijual di Pasaman Barat senilai Rp. 600 ribu permeternya demikian juga dengan harga tanah di Kabupaten Mandailing Natal, tertera harganya mencapai Rp. 300 ribuan permeternya.

 

Menanggapi hal ini, Ketua DPW Mahasiswa LIRA (MAHALI) Sumut Aji Lingga SH meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kemendikbudristekdikti melakukan klarifikasi ke lapangan guna menguji kepatuhan dan kejujuran Rasoki Lubis selaku Kepala BBPPMPV BBL dalam melaporkan hartanya sebagai penyelenggara negara.

 

“Saya menduga laporan Rasoki Lubis di LHKPN harga pada sebagian tanah dan bangunan yang dilaporkan ke KPK terlalu murah. Nilainya kami duga agak janggal. Kami minta KPK dan Inspektorat Kemendikbudristekdikti melakukan klarifikasi,” tegas Aji Lingga SH pada wartawan, Sabtu (20/5/2023).

 

KPK KLARIFIKASI LHKPN

Belakangan ini, KPK gencar melakukan klarifikasi LHKPN pejabat di Indonesia. Mulai dari petinggi Dirjen Pajak Rafael Alun, Pejabat Dirjen Bea Cukai Andhi Pramono dan Wagub Lampung Chusnunia Chalim, Kadiskes Lampung Reyhana Wijayanto dan beberapa lainnya.

 

Klarifikasi LHKPN kepada pejabat negara ini dibenarkan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Saat memberikan keterangan kepada media di gedung KPK belum lama ini. Ali mengatakan, klarifikasi itu sebagai bentuk proaktif dari KPK dalam memastikan kekayaan faktual yang dilaporkan wajib lapor LHKPN.

"KPK juga melakukan klarifikasi LHKPN kepada para wajib lapor lainnya. Hal ini wujud komitmen KPK untuk proaktif dalam upaya memastikan LHKPN yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara ataupun wajib lapor telah diisi dan dilaporkan sesuai faktualnya," kata Ali. (PS/RED)


 

 

 

Komentar Anda

Terkini: