Kita akan
terus mendorong agar budaya antikorupsi tercipta di Indonesia, khususnya di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Ini merupakan langkah utama
dalam mencegah tindakan korupsi. Salah satunya dengan cara edukasi yang terus
menerus, menanamkan rasa malu dan paham bahwa tindakan korupsi itu salah, jelas
dia.
Sementara itu
Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin yang juga hadir dalam acara ini
mengatakan, mengubah budaya bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang
tidak sebentar. Oleh karena itu, membudayakan antikorupsi harus terus menerus
digaungkan.
Ini tidak
semudah membalikkan telapak tangan, butuh kerja keras, komitmen dan terus
menerus dalam jangka waktu yang tidak sebentar, kata Hassanudin.
Dalam
kesempatan ini pula, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul
Gufron mengatakan, sampai saat ini pihaknya telah menangkap sekitar 1.700
pelaku korupsi. KPK juga terus memperkuat sistem pelayanan masyarakat di
Pemerintahan untuk mempersempit ruang gerak pelaku korupsi.
Budaya
korupsi lahir karena pelakunya cinta kepada harta, bukan kepada orang atau
bangsa ini, kalau sudah cinta dia rela melakukan apa saja untuk mendapatkanya,
kata Nurul Gufron.
Nurul Gufron
berharap, semangat yang digaungkan pada acara ini diteruskan ke Kabupaten/Kota
untuk membudayakan antikorupsi. Kegiatan membudayakan antikorupsi, menurutnya
juga harus dijaga kontinuitasnya, untuk menciptakan generasi yang benar-benar
antikorupsi.
Sebagai salah
satu upaya pendidikan dan pencegahan korupsi, KPK menyelenggarakan aksi
kolaborasi yang bertajuk Roadshow Bus KPK 2023 “Jelajah Negeri Bangun
Antikorupsi” di 6 (enam)Provinsi di Sumatera termasuk Sumatera Utara. Program
ini terdiri dari serangkaian kegiatan pencegahan korupsi untuk meningkatkan
partisipasi publik yang ditujukan kepada pelajar, guru, mahasiswa, dosen,
Aparatur Sipil Negara (ASN), partai politik, komunitas, dan masyarakat umum.
Bersama pemerintah daerah, KPK melaksanakan rangkaian kegiatan sosialisasi dan
kampanye antikorupsi, kuliah umum di kampus, diskusi publik, pameran pelayanan
publik, dan sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dan
meningkatkan kesadaran antikorupsi di kehidupan sehari-hari (26/10/23). (PS/K.TUMANGGER).
