POSKOTASUMATERA,COM – PAKPAK BHARAT - Fraksi Partai Gerindra Pakpak Bharat meminta jawaban Bupati dalam Sidang peripurna DPRD Pakpak Bharat, yang dibacakan Ragat Manik,S,Pd, dalam pemandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Pakpak Bharat atas Ranperda APBD tahun 2024 yang berlangsung di ruang lantai II gedung DPRD dikomplek perkantoran panorama indah Salak,Jumat (24/11/2023).
Rapat Paripurna di Pimpin oleh Wakil Ketua Ketua Elson
Angkat.SS,didampingi Mansehat Manik,SE,MP.d dan dihadiri Ketua DPRD Pakpak Bharat Hotma Ramles
Tumangger.Juga dihadiri Bupati yang
diawili oleh Wakil Bupati Dr H Mutsyuhito Solin
M.Pd, Sekda Pakpak Bharat, Jalan Berutu S.Pd MM, pimpinan OPD, Forkopimda dan
undangan para undangan lainnya.
Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor melalui Wakil Bupati Dr H
Mutsyuhito Solin M.Pd yang disampaikan Fraksi Gerindra,misalnya : dalam RAPBD
tahun 2024, Fraksi Gerindra mempertanyakan belanja operasional sebesar Rp
429.483.181.077,- dimana belanja tersebut didominasi belanja pegawai sebesar Rp
228.900.842.129,- .Menurut Fraksi Gerindra, jumlah ini sangat fantastis dengan
seukuran Kabupaten Pakpak Bharat yang kecil.
Fraksi Gerindra juga menyoroti terkait carut
marutnya kepentingan untuk Pemilu 2024 dimana disinyalir pemimpin daerah yang
telah menggerakkan aparaturnya untuk memenangkan partai tertentu dan caleg
tertentu yang berlanjut dengan Pilkada serentak tahun 2024.
Begitu juga setiap tahunnya pemerintah
pembelian tanah, padahal pembelian tanah sebelumnya hingga saat ini banyak yang
bermasalah dan tidak jelas rimbanya dan Fraksi Gerindra mempertanyakan kepada
Bupati sudah sejauh mana masalah tanah yang dihibahkan untuk pembangunan
Makodim Pakpak Bharat dimana pemerintah Pakpak Bharat tidak profesional dalam
pengadaan tanah tersebut karena masih dalam sengketa.
Begitu juga dalam janji-janji yang disampaikan
dulunya seperti distributor pupuk haus ada di Kabupaten Pakpak Bharat,ternyata
sampai sekarang tidak tahu bagaimana realisasinya,hanya tinggal janji.
Juga ditambahkan Fraksi Gerindra,bahwa keputusan
pembelian pembatalan kendaraan tersebut tertera di notulen rapat badan anggaran
dengan para camat dan mencakup BAPPEDA dan BPKAD.
“Namun kini dana Pembelian mobil tersebut yang
sudah disepakati ditunda kini kembali “diselundupkan” ketika pembahasan di komisi,sehingga
keputusan banggar seolah dianulir,” ucapnya.
Dan masih banyak pertanyaan disampaikan oleh
Fraksi Gerindra kepada Bupati Pakpak Bharat,kiranya nantinya dijawab secara
rinci dan transparan seperti yang dibacakan tersebut dan diserahkan kepada
pimpinan sidang paripurna.
Setelah selesai Fraksi-fraksi DPRD Pakpak
Bharat membacakan pendapatnya atas Nota Pengantar
Bupati tentang Ranperda APBD 2024 ,sekalian untuk menyerahkan kepada pimpinan sidang paripurna
Elson Angkat.
Sebelum Elson Angkat menutup sidang paripurna
tersebut dilakukan,pimpinan sidang dan wakil ketua DPRD menyerahkan kepada
Wakil Bupati tentang pertanyaan para Fraksi-fraksi kepada Bupati agar dijawab
nantinya pada sidang selanjutnya.
Pimpinan sidang mengetuk palu sidang selesai,diberitahukan
kepada seluruh anggota DPRD (legislative) dan kepada pihak eksekutiv ,sidang dilanjutkan
pada tanggal 27 Nopember 2023 di gedungDPRD Pakpak Bharat untuk mendngarkan jawaban Bupati Pakpak Bharat
Franc Bernhard Tumanggor. (PS/K.TUMANGGER).