POSKOTASUMATERA.COM-DAIRI- Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, mengukuhkan 29 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kabupaten/kota secara virtual, Selasa (20/10/2020). TPAKD tersebut diharapkan dapat bekerja dengan nyata serta mendorong percepatan pemulihan perekonomian di masa pandemi Covid-19. Sementara itu, TPAKD Kabupaten Dairi, mengikuti secara bersamaan di Balai Budaya Sidikalang.
Pengukuhan
diikuti Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Wakil Bupati Dairi Jimmy A.L
Sihombing SH, Sekda Dairi Drs. Leonardus Sihotang serta seluruh susunan
keanggotaan TPAKD Kabupaten Dairi.
Edy Rahmayadi
menyampaikan ditengah wabah Covid-19 yang melanda dunia saat ini, sangat
berdampak kepada perekonomian masyarakat.
“Diketahui,
pandemi Covid-19 telah berdampak pada banyak sektor, termasuk ekonomi yang
melemah akibat daya beli masyarakat menurun. Untuk itu dilakukan berbagai upaya
termasuk memperluas akses keuangan masyarakat, salah satunya dengan pembentukan
TPAKD,” ujarnya.
Masih dalam
penuturannya, 29 TPAKD yang dikukuhkan adalah Asahan, Batubara, Dairi,
Deliserdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhanbatu Selatan,
Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias
Utara, Padanglawas, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan,
Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Binjai, Gunungsitoli, Medan,
Padangsidimpuan, Pematangsiantar, Sibolga, dan Tanjungbalai.
“Diharapkan
dengan pengukuhan ini, TPAKD bergerak secara konkrit, terutama pada masa
pandemi ini demi menggerakkan ekonomi rakyat untuk memaksimalkan potensi
wilayah masing-masing,” tuturnya.
Selanjutnya,
anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), Tirta Segara, mengapresiasi pembentukan 29 TPAKD di Sumut.
Karena ini merupakan pembentukan TPAKD yang terbanyak di Indonesia.
“Dengan
pengukuhan ini, jumlah TPAKD yang telah terbentuk saat ini mencapai 197 yang
terdiri atas 32 TPAKD tingkat provinsi dan 165 TPAKD tingkat kabupaten/kota dan
TPAKD di Sumut merupakan terbanyak,” sebutnya.
Kata Tirta,
OJK komit terus memperluas akses keuangan di Indonesia. Namun upaya tersebut
perlu sinergi dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Apalagi OJK sedang
melaksanakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020.(PS/K.TUMANGGER)