POSKOTASUMATERA.COM-TANJUNGBALAI-Puluhan
pemuda aktivis di kota Tanjungbalai yang tergabung dari Lembaga Barisan Rakyat
Anti Penindasan (BRANTAS) Tanjung Balai-Asahan ‘menyerbu’ Kantor Walikota
Tanjung Balai terkait dugaan penyalahgunaan anggaran tahun 2017 di Bagian Umum
Pemko Tanjungbalai yang terindikasi
fiktif dan dimark up anggaran yang dinilai tidak sesuai dengan DPA yang sarat indikasi
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang
nilainya mencapai milyaran rupiah.
Pantauan
poskotasumatera.com, Kamis,(7/2/2019) para pendemo berorasi hingga berjam-jam, namun
tak satu pun digubris maupun disahuti dari Pemerintah Kota Tanjungbalai maupun
instansi terkait untuk mendatangi pendemo menanggapi hal klarifikasi aspirasi
pendemo itu.
Akibatnya,
para pendemo sempat terlibat aksi dorong dorongan dan memanas saat pendemo
memasuki pelantaran Ruang Kantor Walikota untuk sweeping agar teriakan mereka
disahuti. Namun hal itu tidak dapat dilakukan karena penjagaan ketat dari
Kepolisian dan Satpol PP dengan menghalau keluar Balaikota.
Koordinator
aksi Viky saat berorasi menjelaskan dengan nada lantangnya , Kota Tanjungbalai
dijuluki "Tanjungbalai Bersih" hari ini mereka menilai bertolak
belakang. Itu dikarenakan, tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.
“Masih
banyak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi dan kantor yang diduga
tidak sejalan dengan visi dan misi
pemerintah Tanjungbalai,” ujarnya.
Diutarakan
Viky lagi, anggaran yang seharusnya diperentukan dan digunakan untuk menunjang
kinerja pelaksanaan tugas yang baik serta pelaksanaan program kegiatan yang sesuai
dengan prosedur dan tepat sasaran diduga disalahgunakan oleh segelintir orang
orang yang mementingkan kepentingan pribadi dan golongan tertentu yang
menciderai hukum di indonesia.
"Terlebih
Juga diduga dengan sengaja Pemko Tanjung Balai
mentutupi tutupi agar akar dari permasalahan tidak di ketahui oleh
seluruh Masyarakat kota Tanjung Balai dengan tidak di gubrisnya permintaan
klarifikasi yang dilayangkan dari lembaga kami. Tiga kali kami menyurati namun
tidak dibalas dan hari kami aksi namun juga tidak ditanggapi," beber Viky.
Senada
diaminkan Ketua Brantas TB-A,Bung Martin Lase SH saat akan membubarkan diri.
Dia mengaku sangat kecewa hingga berjam jam berorasi tidak satupun keluar untuk
menemui mereka mengklarifikasi hasil temuan lembaga ini.
“Ya,
kami minta Walikota Tanjungbalai untuk mencopot dan mengevaluasi kembali jabatan
Kepala Bagian Umum kota Tanjung Balai dan oknum yang terlibat karena dinilai
tidak layak serta diduga sebagai aktor intelektual atas indikasi dugaan korupsi
dan penyalahgunaan Keuangan Negara kota Tanjungbalai tahun 2017 yang menjadi
temuan lembaga kami tersebut,” tegasnya.
Martin
lase,SH berjanji minggu depan akan berunjuk rasa lagi dengan massa yang lebih
banyak lagi serta memberikan laporan resmi kepada Kejari Tanjungbalai-Asahan
untuk meminta dan mendesak Aparat Penegak Hukum mengusut tuntas atas indikasi
dugaan kegiatan fiktif serta mark-up di tubuh kepala Bagian Umum Pemko Tanjungbalai.
Sampai
berita ini diterbitkan,Kepala Bagian Umum Pemko Tanjungbalai Hurmaini Nasution
tidak dapat dijumpai untuk melakukan klarifikasi berita. (PS/SAUFI)
