POSKOTASUMATERA.COM-STABAT-Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langkat menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemeliharaan jalan di Kabupaten Langkat.
Penetapan tersangka ini sekaligus kado yang diberikan Kejari Langkat dalam rangka menyambut Hari Bhakti Adhyaksa yang jatuh pada Kamis (22/7/2021).
Kajari Langkat Muttaqin Harahap SH MH menjelaskan, empat tersangka dimaksud yakni mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut di Binjai berinisial D selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian inisial AN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, TS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan HMAEP selaku pengguna anggaran yang bertindak sebagai Kadis BMBK Sumut tahun 2020.
“Kesimpulannya bahwa benar anggaran Rp4,4 miliar dalam DPA Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut tahun anggaran 2020 mengalami perubahan menjadi Rp2,4 miliar,” ujarnya dalam paparan capaian kinerja Kejari Langkat periode Februari sampai Juni 2021, Rabu (21/7/2021) dalam realease yang diterima poskotasumatera.com.
Dalam pelaksanaannya, kata dia, penyidik Tipidsus Kejari Langkat mendapat dugaan penyimpangan. Bahkan, dokumen pengerjaan diduga dimanipulasi dokumennya.
“Ada juga yang kegiatannya diduga fiktif dan pengurangan volumenya. Kerugian negara yang dihitung oleh tim ahli dari Fakultas Teknik USU dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Sumut mencapai Rp1,9 miliar,” bebernya didampingi Kepala Seksi Intelijen, Boy Amali.
Ada tujuh titik pengerjannya yang tersebar di Kabupaten Langkat. Dalam pengerjaan UPT Jalan dan Jembatan Dinas BMBK Sumut, sedikitnya tujuh titik di wilayah Kabupaten Langkat.
Dari ketujuh titik pengerjaan, kata Kajari, mereka hanya mengerjakan 20 persen. Sementara sisa 80 persen diduga dikorupsi dengan berbagai modus operasi.
“Penyidik masih berkeyakinan karena statusnya ASN dan alamat (tersangka) serta identitasnya sudah dipegang. Kami yakin mereka tidak akan melarikan diri,” ujar mantan Kajari Sorong ini.
“Saya mengapresiasi kinerja tim penyidik yang dapat melakukan pemeriksaan secara maraton dalam tempo satu bulan. Sesuai SOP-nya, penyidikan diberi waktu tiga bulan,” tandasnya.
Dihubungi terpisah, Kamis (22/7/2021) Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian SH MH membenarkan penetapan 4 pejabat Dinas BMBK Sumut tahun 2020 itu.
Dijelaskannya, ke 4 tersangka dijerat pelanggaran, Primaair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHPidana.
Subsidiair :Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHPidana.
Sesuai realease yang diterima Seksi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian menyampaikan, para tersangka saat ini belum ditahan dengan pertimbangan sejauh ini semua pihak yang dimintai keterangan masih kooperatif
"Para tersangka belum ditahan. Nanti penyidik akan melihat kebutuhan dan penilaian. Kami pastikan Tim tetap profesional dalam bekerja sesuai dengan SOP yang ada, dan terukur tentunya," kata Sumanggar. (PS/AJI LINGGA/IRFANDI)
