POSKOTASUMATERA.COM-SUMUT-Anggota DPRD Sumut Drs.Panyabar Nakhe mengatakan pada wartawan Gubernur Sumatera Utara kurang aktif untuk mendongkrak atau menambah Retribusi Penghasilan Asli Daerah (PAD).Seharusnya jajaran Kepala Dinas harus melakukan Surve ke masyarakat,dan harus memperdayakan masyarakat.Selama ini Retribusi dari Dinas Perikanan Sumut hanya 3M pertahun sementara laut kawasan Sumut sangat luas,di bandingkan dengan luas laut Jawa Timur,padahal Retribusi Pad nya menghasilkan retribusi sebesar 150M,ini menjadi pertanyaan besar tegas Nake.
Yang paling bahaya,Ribuan Tangkahan liar yang di kelola swasta tanpa membayar Retribusi dan di duga justru menjual ikan di tengah laut ke Negara Tetangga seperti Thailand .Nake sangat menyesalkan kinerja Dinas Perikanan Sumut dan UPT yang mengelola Tempat Pengelolaan Ikan (TPI).TPI yang ada sekarang hanya 8 unit.Nake kemendesak Pemprovsu untuk mengejar ribuan tangkahan ikan milik swasta di Sumatera Utara yang diduga tidak membayar retribusi kepada pemerintah. Jika digarap, dewan yakin PAD Sumut di sektor perikanan mencapai Rp 300 miliar setahun.
“Kita berharap Pemprovsu melalui Dinas Perikanan dan Kelautan kejar itu tangkahan ikan swasta yang selama bertahun-tahun tak bayar retribusi atas kegiatan usaha mereka,” kata Nakhe
Disela sela berlangsung Rapat kerja Dewan di Sibolangit.
Anggota dewan dari Fraksi PDI-P ini merespon minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan Sumut yang hanya mencapai Rp 3 miliar setahun, termasuk untuk tahun 2021.
Sangat Lemah
Hal ini, lanjut Nakhe memperlihatkan Pemprovsu sangat Lemah tak serius menggarap potensi PAD yang ada, sehingga PAD jumlahnya relatif kecil.
PAD yang tak terjemput itu, lanjut anggota Komisi E ini sesungguhnya dapat digali kalau Pemprovsu serius menggarap ribuan tangkahan ikan yang dikelola swasta yang tak membayar retribusi mereka.
“Saya tak mau sebut semua di mana kawasan tangkahan itu, tapi saya sebut satu saja di Tanjungbalai. Di situ banyak sekali tangkahan yang dikelola swasta, dan saya sendiri bersama Kadis Perikanan dan Kelautan Mulyadi Simatupang sudah ke sana,” katanya.
Kadis Perikanan dan Kelautan sendiri, sebut Nakhe bingung melihat kondisi itu. “Kadis bilang, ya pak, ya pak nanti kita cari solusi, namun PAD kita tak naik-naik,” sebutnya.
Adapun jumlah tangkahan yang disebut mencapai ribuan, lanjut Nakhe diperoleh dari pengusaha di sana yang menyebut di Tanjungbalai saja ada ratusan. “Kata sang pengusaha, seluruh tangkahan berada di garis pantai mulai dari pantai timur, dan mereka mendapat ikan dari cukong di tengah laut,” katanya.
Dengan kondisi ini, Nakhe prihatin tangkahan yang lokasinya menggunakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) milik Pemprovsu hanya menguntungkan segelintir pihak. “TPI punya kita, kok retribusinya tak kita dapat,” katanya.
Ini terjadi sebut Nakhe karena semua stakeholder terkait, termasuk para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkesan betah di zona aman.
Nakhe berharap Pemprovsu serius menggarap potensi PAD dari tangkahan ini. “Saya yakin kalau serius, PAD kita bisa Rp 300 miliar setahun,” pungkasnya.(PS-MARBUN)
