POSKOTASUMATERA.COM – HUMBAHAS,- Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Dukungan Program Pembangunan 3 Juta Rumah dan Penguatan Ketahanan Pangan Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (19/6/2026).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, , tersebut diikuti oleh gubernur, bupati, wali kota, serta jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menyukseskan berbagai program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini.
Turut hadir dalam rakor tersebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, , Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, , Kepala Badan Pusat Statistik, , serta sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Pelaksanaan rakor ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mempercepat realisasi Program Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kedua program tersebut dinilai memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, memperkuat sektor ekonomi daerah, serta menjaga stabilitas pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah.
Kesepakatan ini menjadi dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan hunian yang layak, aman, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah didorong untuk memberikan dukungan maksimal dalam bentuk penyederhanaan perizinan, percepatan pelayanan administrasi, penyediaan lahan yang sesuai dengan tata ruang, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mempercepat realisasi pembangunan perumahan di daerah masing-masing.
Program pembangunan 3 juta rumah tidak hanya bertujuan menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian nasional dan daerah. Pembangunan sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar karena melibatkan berbagai sektor usaha seperti konstruksi, material bangunan, tenaga kerja, jasa transportasi, dan sektor pendukung lainnya.
Selain agenda perumahan, rakor juga diisi dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga keberlangsungan lahan pertanian produktif agar tidak mengalami alih fungsi yang tidak terkendali.
Pemerintah pusat menilai keberadaan lahan pertanian yang terlindungi merupakan salah satu kunci utama dalam menjaga ketersediaan pangan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan penduduk serta berbagai tantangan perubahan iklim global.
Dalam arahannya, pemerintah pusat menegaskan bahwa ketahanan pangan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan lahan pertanian tetap terjaga, produktivitas pertanian meningkat, serta kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.
Bagi Kabupaten Humbang Hasundutan yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah sentra pertanian di Sumatera Utara, kebijakan penguatan LP2B tersebut dinilai sangat relevan dan sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Usai mengikuti rakor, Bupati Humbang Hasundutan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mendukung penuh berbagai program strategis nasional yang telah dicanangkan pemerintah pusat.
Menurutnya, pembangunan perumahan yang layak dan penguatan ketahanan pangan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan siap mendukung kebijakan pemerintah pusat, baik dalam percepatan pembangunan rumah layak huni maupun dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian produktif.
Kedua program ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan," ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Humbahas akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh perangkat daerah terkait agar berbagai program prioritas tersebut dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan target pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal. Program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat serta perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan diyakini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta terwujudnya ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan.
Turut mengikuti rakor tersebut dari Ruang Rapat Setdakab Humbang Hasundutan, Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba, Asisten Administrasi Umum Jaulim Simanullang, Kepala Bappelitbangda Pahala Lumban Gaol,
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Anggiat Simanullang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Reinward Marpaung, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tukka Siahaan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sabar L. Purba, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta sejumlah pejabat dan perangkat daerah terkait lainnya.
Rakor nasional ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih maju melalui penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat dan penguatan sektor pertanian sebagai fondasi utama ketahanan pangan nasional.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pun menyatakan kesiapan untuk menjadi bagian aktif dalam mewujudkan agenda pembangunan tersebut demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Humbahas. (PS/B.Nababan)
