POSKOTASUMATRA.COM | KUTACANE – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tenggara hingga April 2026 masih tergolong rendah. Berdasarkan laporan progres capaian PAD dari 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), realisasi PAD baru mencapai sekitar 4,78 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp108.711.019.139,00.
Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak potensi pendapatan daerah yang perlu dioptimalkan agar target PAD tahun ini dapat tercapai.
Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tenggara, Julius Hasyim Aryo, SE, mengatakan bahwa sektor penyumbang PAD terbesar selama ini masih berasal dari Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) PLN dan RSUD H. Sahudin Kutacane.
“Penyumbang PAD terbesar Kabupaten Aceh Tenggara sampai saat ini masih berasal dari sektor PPJU PLN dan RSUD H. Sahudin Kutacane. Kedua sektor tersebut menjadi tulang punggung penerimaan daerah setiap tahunnya,” ujar Julius kepada Poskotasumatra.com, Senin (15/6/2026).
Berdasarkan laporan progres PAD per April 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi OPD dengan persentase capaian tertinggi, yakni mencapai 95,04 persen atau Rp104.547.133 dari target Rp110 juta.
Sementara itu, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mencatat realisasi sebesar Rp43 juta dari target Rp150 juta atau 28,67 persen. Dinas Perhubungan membukukan realisasi Rp65,06 juta dari target Rp363,38 juta atau 17,91 persen.
Selanjutnya, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja mencatat capaian sebesar 14,84 persen, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup mencapai 9,14 persen. Adapun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) baru merealisasikan 3,89 persen dari target yang telah ditetapkan.
Meski dalam laporan progres per April 2026 RSUD H. Sahudin Kutacane masih tercatat nol persen, Julius menjelaskan bahwa kondisi tersebut kemungkinan disebabkan karena realisasi pendapatan rumah sakit belum seluruhnya terinput ke dalam sistem pelaporan saat data tersebut diterbitkan.
“Untuk RSUD H. Sahudin Kutacane, kemungkinan realisasi pendapatannya belum terinput ke dalam sistem pada saat laporan ini dibuat. Namun secara umum, RSUD tetap menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar bagi Kabupaten Aceh Tenggara,” jelasnya.
Menurut Julius, salah satu kendala terbesar yang mempengaruhi capaian PAD saat ini berasal dari sektor perdagangan, khususnya tunggakan retribusi kios.
“Tunggakan terbesar saat ini berada pada sektor perdagangan. Masih banyak penyewa kios yang belum membayar retribusi sesuai kewajibannya sehingga berdampak terhadap capaian PAD,” katanya.
Julius juga meminta seluruh OPD agar tidak menunda penginputan realisasi PAD ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Menurutnya, penginputan data secara berkala sangat penting agar capaian PAD yang sebenarnya dapat terlihat dan terpantau dengan baik.
“Jangan menunggu sampai akhir tahun. Jika PAD sudah disetor, segera diinput ke SIPD. Selain membuat capaian PAD terlihat lebih akurat, langkah ini juga menghindari penumpukan pekerjaan administrasi dan pelaporan di penghujung tahun anggaran,” tegasnya.
Untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan OPD terkait guna mempercepat penagihan tunggakan serta mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan daerah.
“Kami akan terus melakukan evaluasi dan penagihan terhadap wajib retribusi yang masih menunggak. Diperlukan sinergi seluruh OPD serta kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi agar target PAD tahun 2026 dapat tercapai,” tutup Julius.
Dengan target PAD mencapai Rp120,62 miliar pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berharap seluruh potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan guna mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (PS/ASP)
