POSKOTASUMATERA.COM | ACEH TENGGARA – Anggota DPRK Aceh Tenggara dari Fraksi Partai Golkar, Dian Reza Pahlevi, S.H., menyoroti belum adanya tindak lanjut yang jelas dari Balai Jalan dan Jembatan Sumatera I terhadap surat resmi yang telah disampaikan Bupati Aceh Tenggara terkait persoalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Menurut Dian, sikap Balai Jalan dan Jembatan Sumatera I yang hingga kini belum memberikan respons maupun kejelasan atas surat tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, mengingat persoalan yang disampaikan menyangkut potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Tenggara.
"Jika benar surat resmi Bupati Aceh Tenggara terkait pajak MBLB belum mendapatkan tanggapan dari Balai Jalan dan Jembatan Sumatera I, tentu hal ini sangat kami sesalkan. Surat kepala daerah merupakan dokumen resmi yang membawa kepentingan masyarakat dan daerah, sehingga sudah sepatutnya mendapat perhatian dan respons yang baik," ujar Dian Reza Pahlevi kepada Poskotasumatra.com, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, tidak adanya kejelasan terhadap tindak lanjut surat tersebut dapat menimbulkan hambatan terhadap berbagai program yang sedang diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
"Yang harus dipahami, ketika komunikasi resmi pemerintah daerah tidak mendapatkan respons yang jelas, maka dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, persoalan ini perlu segera mendapat perhatian dan penyelesaian," katanya.
Sebagai anggota legislatif, Dian meminta pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan dan tindak lanjut surat tersebut agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
"Kami berharap ada penjelasan yang transparan. Jika terdapat kendala administratif atau teknis, sampaikan kepada publik. Jangan sampai muncul persepsi bahwa kepentingan Aceh Tenggara diabaikan atau tidak menjadi prioritas," tegasnya.
Politisi Golkar itu juga mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi antarlembaga pemerintahan demi kelancaran pembangunan daerah.
"Setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus disikapi secara serius. Jangan sampai urusan birokrasi menghambat kebutuhan daerah yang seharusnya dapat diselesaikan melalui koordinasi dan komunikasi yang baik," ujarnya.
Dian memastikan dirinya akan terus mengikuti perkembangan persoalan tersebut dan mendorong agar seluruh pihak yang berkepentingan segera mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat Aceh Tenggara.
"Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat Aceh Tenggara mendapatkan manfaat dari setiap kebijakan dan keputusan yang diambil," pungkasnya. (PS/ASP)
