POSKOTASUMATERA.COM - MEDAN – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat tata kelola sumber daya manusia (SDM) melalui pembahasan kelas jabatan manajerial dan nonmanajerial. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, objektif, transparan, dan berbasis pada prinsip merit.
Pembahasan kelas jabatan menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan kesesuaian antara tugas, tanggung jawab, wewenang, serta kompetensi yang dibutuhkan pada setiap jabatan dengan nilai jabatan yang ditetapkan. Melalui proses tersebut, Kementerian ATR/BPN berupaya membangun struktur organisasi yang lebih akuntabel, adil, dan efektif dalam mendukung pencapaian target strategis lembaga.
Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Erni Aprida Hasibuan, menegaskan bahwa penataan kelas jabatan memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola kepegawaian yang lebih baik dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi.
“Pembahasan kelas jabatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan setiap posisi dalam organisasi memiliki nilai yang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan kompetensi yang dipersyaratkan. Dengan demikian, pengelolaan SDM dapat dilakukan secara lebih profesional dan objektif,” ujarnya, Senin (15/6).
Menurut Erni, penyesuaian dan evaluasi kelas jabatan juga menjadi bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintah. Selain memastikan keselarasan antara kebutuhan organisasi dan pengelolaan SDM, proses ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja pegawai serta mendorong terciptanya budaya kerja yang produktif.
Kegiatan tersebut juga menjadi momentum penting untuk menyelaraskan pengelolaan jabatan manajerial dan nonmanajerial dengan perkembangan regulasi yang terus mengalami perubahan serta dinamika organisasi yang semakin kompleks. Keselarasan ini dinilai penting agar setiap unit kerja mampu beradaptasi dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.
Melalui penguatan sistem pengelolaan jabatan, Kementerian ATR/BPN berharap dapat meningkatkan efektivitas organisasi, memperkuat kinerja kelembagaan, serta menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat.
Komitmen terhadap reformasi birokrasi menjadi landasan utama dalam setiap langkah pembenahan yang dilakukan. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN terus berupaya membangun organisasi yang adaptif terhadap perubahan, profesional dalam menjalankan tugas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Dengan pengelolaan SDM yang semakin terstruktur dan berbasis kompetensi, ATR/BPN optimistis mampu menghadapi tantangan pembangunan sektor agraria dan tata ruang di masa mendatang, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pertanahan yang diberikan pemerintah. (PS/SAN)
