Pemkab Pali Wajib bayar Tagihan Pihak Ketiga Atas Dimenangkan Gugatan Yang Sudah ingkrah Dari PN Muara Enim Dan Gugatan MK

/ Sabtu, 24 Oktober 2026 / 16.28.00 WIB

POSKOTASUMATERA COM

JAKARTA, – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno keempat Permohonan Nomor 329/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian materi Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) serta frasa “...membayar tagihan pihak ketiga” dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). Sidang ini beragendakan mendengar keterangan Presiden serta Saksi Pemohon pada Selasa (20/10/2026).

Keterangan Presiden/Pemerintah disampaikan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PAN-RB Tri Atmojo Sejati. Dia menyatakan pemerintah daerah (pemda) wajib mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas perbuatannya melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad), wanprestasi, atau sengketa keperdataan/pertanahan.

“Pelaksanaan kewajiban ini merupakan wujud nyata dari asas rechtsstaat (negara hukum), di mana Pemerintah, dalam hal ini juga Pemerintah Daerah, tunduk pada hukum dan putusan badan peradilan yang merdeka,” ujar Tri di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Pasal 2 huruf b UU Keuangan Negara menyatakan “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga”. Ketentuan “pembayaran kepada pihak ketiga” dalam hal pelaksanaan Putusan Pengadilan yang inkracht, mekanisme pengaturan penganggaran pada keuangan daerah pada pemda telah diatur secara prudent komprehensif dan memadai, baik dari payung hukum, tata cara pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan jika terjadi wanprestasi.

Menurut Tri, permasalahan permohonan ini ialah berkenaan implementasi norma terkait pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menimbulkan kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kepada pihak ketiga. Sebagaimana pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 25/PUU-VII/2009, telah menegaskan bahwa Negara atau Pemerintah berkewajiban melakukan pembayaran berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dibebankan pada keuangan negara/daerah serta harus dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan yang diperkarakan para Pemohon ialah terkait implementasi dari APBD. Tri mengatakan hal yang diperkarakan para Pemohon masuk dalam ruang lingkup Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten PALI, yang mana pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Keuangan Daerah meliputi: ...b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.”

Dengan demikian, Tri menuturkan dalil para Pemohon yang menyatakan tidak terdapat kepastian hukum mengenai mekanisme penganggaran kewajiban pembayaran berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak tepat. Karena itu, dia mengatakan Pasal 2 huruf b UU Keuangan Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Selain itu, Pemohon menguji Pasal 7 ayat (2) huruf l UU AP yang menyatakan “(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: ...l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap…”. Tri menyatakan pasal ini tidak menimbulkan kekosongan hukum atau membuka ruang terjadinya pembangkangan terhadap putusan pengadilan.

“Karena telah terdapat mekanisme yang objektif dan transparan atas pelanggaran kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga hak konstitusional warga negara atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tetap terjaga dan terpenuhi,” kata Tri.

Dia menjelaskan norma tersebut pada prinsipnya menegaskan kewajiban pejabat pemerintahan untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pasal 7 ayat (2) huruf l UU AP memberikan landasan hukum yang bersifat imperatif bagi pelaksanaan putusan yang menjadi dasar hukum dan sumber kewenangan pejabat dan/atau badan untuk menetapkan keputusan atau mengambil suatu tindakan.

Norma tersebut tidak memberikan ruang dan pilihan bagi pejabat dan/atau badan untuk menilai secara sepihak mengenai urgensi kepatuhan putusan untuk dilaksanakan atau tidak diabaikan, terlebih untuk menghidupkan kembali sengketa mengenai pokok perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan demikian, Tri mengatakan keberlakuan UU AP—dalam hal ini Pasal 7 ayat (2) huruf l—bertujuan menciptakan tertib administrasi pemerintahan, mewujudkan kepastian hukum, dan mencegah penyalahgunaan wewenang, juga untuk memastikan akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat termasuk aparatur pemerintahan itu sendiri.

Pemaknaan terhadap pasal tersebut, harus dilakukan melalui serangkaian metodologi dengan mengaitkan antara norma yang diuji dengan norma dalam pasal-pasal lain yang terdapat dalam UU AP ini maupun undang-undang lain, termasuk peraturan pelaksanaan undang-undang dimaksud. Upaya pemaknaan juga perlu dilepaskan dari kepentingan individu dan sepihak, sehingga diperoleh pemahaman yang objektif dan komprehensif dengan mengedepankan kepentingan umum.

Kemudian, Pemohon menghadirkan Advokat/Konsultan Hukum Amrullah yang menjadi kuasa hukum para Pemohon di Pengadilan Negeri Muara Enim. Dia mengatakan, untuk memperoleh haknya atas pembayaran sebagai dalam eksekusi Putusan Pengadilan, para kliennya telah melaporkan juga sikap pembangkangan Pemerintah Kabupaten PALI kepada Ombudsman Republik Indonesia.

Ombudsman telah menerbitkan rekomendasi yang memerintahkan Pemerintah Kabupaten PALI membayar kewajibannya memenuhi eksekusi Putusan Pengadilan. Setelah menerima rekomendasi Ombudsman tersebut, sikap Pemerintah Kabupaten PALI bukannya beriktikad baik memenuhinya, melainkan makin terus membangkang, dengan cara mencari atau membangun alasan lain untuk menghindari kewajibannya membayar pemenuhan kewajibannnya dalam eksekusi putusan pengadilan.

“Pemerintah Kabupaten PALI mengeluarkan modus pembangkangan dengan cara menerbitkan Surat No. 100.3/265/III/2025 tanggal 9 Desember 2025 yang antara lain menyatakan belum dapat melaksanakan Rekomendasi Ombdusman Republik Indonesia. Bahkan Pemerintah Kabupaten PALI mengeluarkan alibi ngeles 6 dengan meminta agar Ombudsman memfasilitasi pertemuan antara Pemohon dan II,” tutur Amrullah

DPR Tegaskan Kewajiban Pejabat Pemerintahan Patuhi Putusan Pengadilan

Sebagai informasi, permohonan ini diajukan PT Anugrah Prabu Mandiri Kota Prabumulih (Pemohon I) serta PT Nusantara Mekanika Industri (Pemohon II). Pemohon I diwakili Direktur Heru Isdaryadi dan Pemohon II diwakili Direktur Deni Syahputra. Keduanya menyatakan belum menerima haknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Para Pemohon menjelaskan sesuai amar Putusan Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim, Pemkab PALI harus menganggarkan pembayaran kepada Pemohon I sebesar harga proyek yang dikerjakannya yakni Rp 1,8 miliar serta pembayaran ganti rugi Rp 728,7 juta. Kemudian, sesuai Putusan Mahkamah Agung, Pemkab PALI wajib membayar modal kerja yang telah dikeluarkan oleh Pemohon II sebesar jumlah untuk mengerjakan 11 proyek tersebut yaitu Rp 1,5 miliar dan harus ditambah dengan ganti kerugian Rp 935,5 juta.

Pembayaran kepada Para Pemohon tersebut wajib dianggarkan Pemerintahan Kabupaten PALI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PALI tahun berjalan melalui mekanisme APBD Perubahan (APBDP) atau paling lambat dalam APBD tahun berikutnya, guna mengindari tertundanya pemenuhan hak Para Pemohon, sehingga tidak terjadi the delayed justice is a denied justice. Untuk memperoleh pemenuhan haknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berbekuatan tetap tersebut, Para Pemohon telah melakukan berbagai upaya hukum di antaranya mengajukan permohonan eksekusi putusan kepada Ketua PN Muara Enim.

Namun ternyata Pemkab PALI tidak menghargai Aanmaning eksekusi yang dilayangkan Ketua PN Muara Enim tersebut. Proses eksekusi yang dilakukan Ketua PN Muara Enim in casu juru sita PN Muara Enim tidak dapat dilanjutkan dengan eksekusi paksa atau eksekusi riel terhadap harta kekayaan Pemerintah Kabupaten PALI, oleh karena terhalang ketentuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara melarang penyitaan terhadap Barang Milik Negara (BMN); baik berupa uang, barang bergerak, maupun tidak bergerak. Larangan yang identik juga termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2539 K/Pdt/1985. Ipso jure, proses eksekusi yang dapat dilakukan oleh Ketua PN Muara Enim cq Juru Sita hanya sampai pada Membuat Berita Acara Eksekusi.

Pemkab PALI selalu menolak menganggarkan pembayaran eksekusi putusan pengadilan kepada Pemohon I dan II dengan mengajukan berbagai alasan yang tidak sah dan dibuat-buat. Sikap atau tindakan Pemkab PALI tersebut bukan saja merupakan sikap buruk dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (bad governance), lebih dari itu merupakan sikap pembangkangan terhadap putusan pengadilan a quo.

Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf l UU Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban… l. Mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “...dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, pejabat pemerintah wajib menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan atau paling lambat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.” Mereka juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma frasa “…membayar tagihan pihak ketiga.” Pasal 2 huruf b UU Keuangan Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “...dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, pejabat pemerintah wajib menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan atau paling lambat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya”.(*)

Sumber:Humas NKRI

(PS/RUSLAN)

Komentar Anda

Terkini: