POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS,- Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbang Hasundutan menunjukkan keseriusannya dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi di sektor pendidikan. Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) melakukan penggeledahan di SMA Negeri 1 Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Selasa (10/11/2026), terkait dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2024.
Penggeledahan yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB tersebut dipimpin langsung Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Humbang Hasundutan, Jhon Merdiosman Purba, S.H., M.H. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyidikan guna menelusuri secara mendalam pengelolaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana BOSP yang bersumber dari keuangan negara.
Langkah hukum tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Nomor PRINT-05/L.2.31/Fd.2/11/2026 tanggal 9 November 2026 dan Penetapan Izin Penggeledahan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 67/PenPid.B-GLD/2026/PN Trt tanggal 9 November 2026.
Dalam pelaksanaan penggeledahan, tim penyidik melakukan pemeriksaan dan pencarian terhadap sejumlah dokumen serta barang yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOSP TA 2024.
Dari hasil kegiatan tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti. Seluruhnya kemudian dibawa ke Kantor Kejari Humbang Hasundutan untuk dilakukan penelitian, pemeriksaan, dan analisis lebih lanjut guna kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Humbang Hasundutan, Van Barata Semenguk, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk membuat terang dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Ia juga menerangkan bahwa penanganan perkara ini berawal dari kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan Bidang Intelijen Kejari Humbang Hasundutan. Selanjutnya, hasil penyelidikan dilimpahkan kepada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk ditindaklanjuti melalui proses penyidikan.
KOMITMEN PENEGAKAN HUKUM DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN NEGARA
Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Donald T.J. Situmorang, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen institusinya dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.
Setiap tahapan penanganan perkara, menurutnya, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan kecermatan, pengumpulan alat bukti, serta pengungkapan fakta-fakta hukum secara menyeluruh.
Kejari Humbang Hasundutan juga memastikan proses penyidikan akan terus dioptimalkan untuk mengungkap dugaan penyimpangan penggunaan Dana BOSP tersebut secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
DANA PENDIDIKAN BUKAN SEKADAR ANGGARAN, MELAINKAN AMANAH NEGARA
Pengusutan perkara ini menjadi perhatian penting karena Dana BOSP merupakan instrumen pembiayaan pendidikan yang harus dikelola sesuai peruntukan, kebutuhan satuan pendidikan, serta ketentuan teknis dan administrasi yang berlaku.
Pengelolaan dana pendidikan menuntut adanya perencanaan yang jelas, pelaksanaan kegiatan yang sesuai ketentuan, bukti transaksi yang sah, serta laporan pertanggungjawaban yang transparan dan dapat diperiksa.
Setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dijelaskan dasar hukumnya, manfaatnya, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan pendidikan. Dengan demikian, pengawasan dan penegakan hukum memiliki peran penting dalam menjaga agar anggaran pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan peningkatan kualitas pendidikan.
Langkah Kejari Humbang Hasundutan ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pengelola anggaran satuan pendidikan agar senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara.
Publik tentu berharap proses penegakan hukum berjalan secara tuntas, transparan, dan berlandaskan bukti yang kuat. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban, penanganannya harus dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Hingga pengumuman ini disampaikan, perkara dugaan penyimpangan Dana BOSP SMA Negeri 1 Paranginan TA 2024 masih dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, pemberitaan dan penilaian terhadap pihak mana pun harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (PS/B.Nababan).
