POSKOTASUMATERA. COM-
PADANGSIDIMPUAN-
Kepala Desa Simatohir Kecamatan Angkola Julu Muslim Pariaman Pohan mengatakan bahwa Yustia Juliani sejak menjabat Sekretaris Desa boleh dikatakan makan gaji buta karena tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagaimana layaknya sekretaris desa.
Bukti bukti Yustia Juliani selama sekretaris makan gaji buta, atau tidak melaksanakan kewajibannya sudah ada ditangan saya nanti itu akan dipersoalkan. Jika mantan Sekretaris ini membuat hal hal yang tidak diinginkan di desa ini, saya juga pasti akan beberkan semua kebobrokannya selama sekretaris desa maupun bendahara desa di era kepemimpinan Plt. Kepala Desa Juhari Pohan.
Banyak ditangan saya data data kebobrokannya selama menjadi bendahara desa di era Plt Kades Juhari. Karena saya memandang hubungan famili atau hubungan kekeluarkaan masih dekat maka saya sabarkan, namun kalau mantan sekretaris ini terus membuat perbuatan yang tidak menyenangkan atau fitnah di desa ini saya tidak segan segan untuk membuka segala bentuk dugaan kecurangannya selama menjabat bendahara desa.
Terkait tuduhannya ada yang memalsukan tandatangan dengan tegas Kades mengatakan itu tidak benar, karena uang perjalanan dinas kami tahun 2019 itu sudah dikembalikan ke kas negara. Seputar tandatangannya yang ada di spj perjalanan dinas ke PMD selama 3 ( tiga) hari itu juga tidak benar. Kita bisa lihat spjnya baik di kantor Camat maupun di kantor dinas PMD itu masih tetap kosong.
Kalau ada tandatangannya di SPJ perjalanan dinas ke Kantor PMD selama 3 hari berarti Yustia Juliani Ritonga yang meneken sendiri karena mantan sekdes ini sering kali gonta ganti speciment tandatangan, jika ada tandatangannya di spj tersebut berarti beliau sudah mendirikan Pemerintahan sendiri di desa ini," beber Kades.
Lebih lanjut disampaikan Kades bahwa Alasan saya memberhentikan Yustia Juliani Ritonga 4 Mei 2020 sudah tepat, karena jelas sudah tidak bisa diajak kerjasama lagi dalam menjalankan roda Pemerintah di Desa ini, lanjut Kades.
Saya sedikit menceritakan kinerja mantan sekdes ini di era Pemerintahan saya antara lain tidak bisa kerjasama dengan rekan rekan PKK Desa, Sering tidak hadir jika ada kegiatan PKK desa, dan bahkan dipanggil Ibu PKK Kecamatan juga tidak mau hadir, mengganti PKK Desa dan selalu mengancam Pemerintah desa jika ada keinginannya yang tidak disahuti," beber Kades.
Jadi bagaimana mau bekerja kalau berpolitik di di eksternal Pemerintah sendiri. Seharusnya kalau kita tim work harus saling menutupi dan saling bahu membahu untuk mendukung kinerja Pemerintah desa, bukan ada istilah tekan menekan,' keluh Kades.
Lebih lanjut disanpaikn Kades," Jadi seharusnya kalau beliau memandang masih ada hubungan kekeluargaan seharusnya mantan Sekdes datang berdikusi apa keluhannya.
Namun saya lihat dari trcak recoknya mulai dari sekdes saya sudah tidak bisa diajak kerjasama,ucap kades mengakhirinya.
Ketika dicoba menghubungi Mantan Sekretaris dikediamannya tidak berhasil dihubungi. (PS/BERMAWI)
