Dalam kesempatan itu, Eddy Keleng Ate Berutu mengucapkan terimakasih atas kunjungan anggota DPRD Sumut ke Kabupaten Dairi. Dengan kunker ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Dairi.
Disebutkan Eddy
Berutu, selama ini Pemkab Dairi sudah merasakan kombinasi pembangunan antara
APBD Kabupaten dan Provinsi. Ada beberapa kewajiban-kewajiban pembangunan yang
dilakukan Pemerintah Provinsi yang telah dilaksanakan di tahun 2020, salah
satunya pengerjaan beberapa infrastru
Semoga anggota DPRD
Sumut merasa puas dalam pekerjaan yang sudah dilaksanakan ujar eddy
Ditambahkan Eddy Berutu, tadi ada beberapa hal yang ia telah sampaikan kepada Anggota DPRD Sumut terkait infrastruktur jalan. "Kita mohon ada beberapa ruas jalan yang merupakan tugas provinsi khususnya yang menunjang pariwisata kalau bisa di utamakan di 2021," sebutnya.
Ia juga mohon dari tangan-tangan anggota DPRD Sumut untuk membawa anggaran guna perbaikan beberapa infrastruktur dasar akibat bencana alam yang terjadi di Kecamatan Silima Pungga-Pungga beberapa tahun lalu. Dimana sampai saat ini masih terganggu, baik infrastruktur dasar maupun lahan-lahan pertanian. "Karena kemampuan anggaran sangat terbatas, jadi kita mohon dukungan kombinasi dari pemerintah provinsi dan pusat," ungkapnya
Disebutkan lagi, disektor pertanian, Kepada anggota DPRD Sumut Dapil XI, Eddy Berutu menyampaikan keinginannya agar ikut diperhatikan, seperti bantuan untuk rumah-rumah kompos dan sarana pertanian terkhusus di empat kecamatan penghasil jagung dan kopi.
"Untuk rumah tidak layak huni di semua kecamatan juga sudah kita usulkan untuk mendapat bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat," pungkasnya.
Sementara Leonard Surungan Samosir menyampaikan, kunker yang dilakukan sangatlah perlu, karena sesuai surat permintaan Gubernur Sumut tanggal 24 Mei 2021 ke DPRD Sumut terkait pertanggung jawaban penggunaan dan pelaksanaan APBD 2020.
"Untuk itu DPRD Sumut dan Gubernur Sumut menyusun tim melakukan kunjungan ke seluruh Dapil, guna melihat dan memantau apakah penggunaan dana yang sangat terbatas ini terlaksana dengan baik," kata Leonard.
Selanjutnya melakukan
evaluasi di lapangan dan juga diharapkan ada jaring evaluasi apa kira-kira
harapan pemerintah kabupaten ke Provinsi Sumut yang sebenarnya. Dengan 33
kabupaten, PAD Sumut sangat terbatas untuk memenuhi segala kebutuhan , karena
untuk kebijakan beberapa dinas ditarik ke provinsi sehingga beban provinsi semangkin
besar. "Sementara dana yang kita dapatkan dari provinsi sangat
terbatas," ujarnya.(PS/K.TUMANGGER).
