Wakil Bupati Pulau Morotai Asrun Padoma MSi. POSKOTA/OKTA - ROGER
POSKOTASUMATERA.COM - MOROTAI - Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman, mengundang sejumlah Pemerintah Daerah ke Jakarta untuk mengikuti Focus Group Discussion (FGD), Pelaksanaan Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) bagi Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil dan Demo Inovasi Baru Penggunaan Konverter Kit bagi Kapal Perikanan dan Transportasi lainnya.
Kegiatan FGD ini, berlangsung di Meeting Room Discovery Hotel & Convention Ancol, Jalan Lodam Timur, Nomor 7 Kota Tua, Ancol Pademangan Jakarta Utara, Selasa (25/9/2018) lalu.
Peserta FGD adalah Kemenko Kemaritiman sebagai Pelaksana, Pertamina, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sejumlah Pemerintah Daerah Kepulauan, untuk Maluku Utara, Kabupaten Pulau Morotai dan Kota Ternate yang diundang.
"Kehadiran Pemkab Morotai pada FGD ini karena diundang Kemenko Maritim, Surat Undangan Nomor :
Und. 1178/ Deputi II/ Maritim/IX/2018 dan untuk Maluku Utara yang mengikuti kegiatan ini adalah Pemkab Morotai dan Pemkot Ternate" Kata Wakil Bupati Pulau Morotai Asrun Padoma MSi, saat dikonfirmasi Awak Media, Sabtu (6/10/2018) lalu.
Sesuai isi undangan, kata Wabup, dalam rangka Implementasi Perpres Nomor 126 Tahun 2015, tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil dan Percepatan Program Konversi BBM ke BBG bagi Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil, dengan Heema "Hasil Inovasi Konventer KIT Generasi Kedua Bagi Kapal Perikanan dan Transportasi.
Lanjutnya, semakin langka dan mahalnya Harga BBM membuat Pemerintah Pusat mencari solusi yang menguntungkan masyarakat Nelayan yakni Konversi BBM ke BBG dan secara Ekonomis BBG lebih menguntungkan, karena lebih murah dan lebih efisien penggunaannya.
"Di sejumlah Daerah lain di Indonesia, para Nelayan sudah gunakan BBG dan hasilnya lebih irit dan menguntungkan Nelayan, dengan perbandingan biasa Nelayan Kecil melaut menghabiskan anggaran Rp. 120 Ribu untuk BBM setelah menggunakan BBG anggaran yang dikeluarkan hanya sepertiga dari itu", ungkapnya
Tambahnya, selama ini Kos Nelayan tinggi di BBM dan rata - rata melaut BBM nya hutang, setelah menjual hasil Tangkap Baru bayar hutang, kadang hasil tangkapan yang di jual, pendapatannya tidak sesuai dengan pengeluaran, hal inilah yang membuat Nelayan tidak bisa berkembang, maka dengan adanya Konvensi BBM ke BBG bagi Nelayan sangat menguntungkan.
"Dalam waktu dekat bersama Dinas terkait Pemkab Morotai akan buat Sosialisasi ke Nelayan, karena ini merupakan hal baru bagi mereka, jadi butuh waktu penyesuaian cara penggunaannya dan ini akan di demonstrasikan cara penggunaannya dan seluruh perangkat maupun BBGnya disiapkan Pemerintah, serta Pertamina telah menjamin ketersediaan BBGnya", tuturnya
Untuk itu wabup berharap, agar para Nelayan melihat Faktor Ekonomisnya, sehingga dengan adanya Konvensi BBM ke BBG dapat meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Nelayan, serta ekonomisnya, agar disampaikan ke masyarakat Nelayan, mereka akan terima dan Pemkab siap wujudkan Program ini di Tahun 2018. (PS/OKTA - ROGER)
