Bupati Tapsel H Syahrul M Pasaribu SH Menerima Langsung Penghargaan WTP TA 2017 Dari Pemerintah Republik Indonesia Diserahkan Secara Langsung Oleh Gubernur Sumatera Utara H Edy Rahmayadi Di Lantai III Hotel Adimulia Jalan P Diponegoro Medan, Kamis (22/11/2018). POSKOTA/BERMAWI
POSKOTASUMATERA.COM -TAPSEL - Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H Syahrul M Pasaribu SH menerima secara langsung Penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian Opini WTP dari BPK, Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara H Edy Rahmayadi didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Bakhtaruddin dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut Ambar Wahyuni, berlangsung di Lantai III Hotel Adimulia Jalan P Diponegoro Medan, Kamis (22/11/2018).
Kabupaten Tapsel yang sudah berhasil meraih WTP sebanyak Empat kali berturut - turut dibawah kepemimpinan Syahrul selaku Bupati, menerima Penghargaan yang ditandatangani Menteri Keuangan tersebut bersama dengan Tiga Belas Kabupaten/Kota ditambah dengan Provinsi Sumatera Utara yang telah berhasil meraih WTP dari BPK atas LKPD 2017.
Penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan di Sela Acara Rapat Koordinasi Daerah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2018 dengan Tema "Peningkatan Kualitas LKPD Tahun 2018 Dalam Mencapai dan Mempertahankan Opini WTP" dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara yang ditandai dengan Pemukulan Gong.
Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Utara
mengharapkan, agar di tahun depan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Sumatera Utara yang belum berhasil mendapat Opini WTP bisa mendapatkan WTP kembali, karena saat ini secara persentase baru 41 % Kabupaten/Kota yang mendapatkan Opini WTP di Sumatera Utara.
Untuk itu, Gubsu mendorong para Kepada Daerah yang belum mendapatkan WTP agar bersungguh - sungguh berniat untuk mendapatkannya serta jalani sesuai prosedur niscaya WTP pasti akan diperoleh.
Sementara itu, Nara Sumber dalam Rapat Koordinasi tersebut diambil Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, yakni Ambar Wahyuni dan Agus Supriono Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara menyatakan, upaya BPK untuk mendorong pencapaian opini bagi daerah yang belum mendapatkan WTP adalah dengan menyelenggarakan Sosialisasi Pemantapan dan Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK dan Penyelesaian kerugian Daerah.
Selanjutnya, kata Ambar, adalah dengan menyelenggarakan pengarahan untuk Percepatan Peningkatan Opini pada 19 Pemda serta mengundang 34 Pemda menyikapi Pemda yang melakukan P-APBD.
Ambar juga menjelaskan, bahwa kiat untuk mempertahankan Opini WTP adalah dengan Pertanggungjawaban Keuangan dibuat berdasarkan bukti yang riil dan sah, jangan sampai terjadi Ketekoran Kas, melaksanakan Belanja Modal sesuai spesifikasi dan menyegerakan Pemulihan Kerugian - Kerugian Daerah dengan menagih yang bertanggungjawab untuk segera menyetor ke Kas Daerah. (PS/BERMAWI)
