CORET: Oknum Pendamping PKH Kecamatan dengan berinisial CH yang diduga mencoret Yet dari penerima PKH. POSKOTA/MIRWAN
POSKOTASUMATERA.COM-KAUR-Bantuan
Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu membantu masyarakat yang kurang
mampu, namun sayangnya saat ini, diduga ada oknum pendamping PKH tersebut
bermain dalam pendataan dan pencairan dana hingga ada penerima PKH yang namanya
dicoret tanpa sebab.
Seorang
warga Desa Manau Sembilan Satu, Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur,
mengaku sudah beberapa kali menerima PKH
namun dia sangat terkejut ketika Ketua PKH Desa setempat menyampaikan padanya
bahwa namanya tidak lagi terdaftar untuk menerima Bantuan PKH berikutnya,
karena namanya sudah di coret oleh Pendamping PKH Kecamatan dengan berinisial
CH.
”Sebelumnya
saya pernah dapat bantuan tersebut sudah beberapa kali di tahun 2018, kemudian
di tanggal 6/03 saya mendapat informasi nama saya diputus (dicoret) oleh
pendamping PKH tanpa sebab, yang jelas, kalo kata pendamping tuh alasannya ibuk
sudah kaya dan sudah punya mobil katanya, padahal mobil itu bukan punya
kami" ungkap penerima PKH yang namanya sudah dicoret berinisial Yet, Jumat
(8/3/2019).
Menurut
Yet, alasan pendamping tersebut tidak masuk akal, pasalnya dirinya masih termasuk
keluarga tidak mampu, masih banyak warga yang ekonomi dan rumahnya sudah
permanen lantai keramik dan berkebun lebar bahkan memiliki mobil tapi namanya
tidak di coret alias masih tetap dapat PKH,.
“Sedangkan
saya rumah masih dinding papan kebun tak punya anak dua masih duduk di bangku
SD tapi kok nama saya justeru di hapus Sebagi penerima PKH kan itu namnya tidak
adil,"ungkap Yet sedih.
Dijebarkan
Yet, sepengetahuannya untuk persyaratan penerima PKH sendiri diantaranya, pertama
keluarga yang memiliki ibu hamil, nifas, anak balita, kedua anak pra sekolah,
belum masuk pendidikan dasar usia 5-7 tahun.
Ketiga
anak sekolah SD, MI, Paket B, SMLB Usia 12-15 tahun, keempat anak Usia 15-18
tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. “Jadi saya berharap instansi
terkait kiranya dapat turun ke lapangan untuk membuktikan penerima PKH yang
layak dapat dan yang tidak layak, mana keadilan. Kata Pak Jokowi program PKH
ini untuk orang miskin, tapi nyatanya justeru orang miskin yang tidak dapat dan
yang kaya malah di utamakan,"
ungkap Yet. (PS/MIRWAN)
