ADVETORIAL : Bahas Pengelolaan Aset, Banleg DPRK Lhokseumawe Kunjungi Bantul, Yogyakarta

/ Senin, 15 Juli 2019 / 15.21.00 WIB

POSKOTASUMATERA.COM.LHOKSEUMAWE
Pengelolaan kekayaan atau aset daerah merupakan persoalan penting dan kompleks yang membuat berbagai pihak yang terlibat dalam pemerintahan harus duduk bersama dalam penataannya. Apabila hal tersebut telah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, maka pengelolaan aset daerah sudah berjalan dengan baik, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan bergesekan dengan persoalan hukum.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, Suryadi, SE, MM, kepada media ini (15/07) mewakili Rombongan Banleg, pasca kepulangan dari kunjungan kerja ke DPRK dan BPKAD Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Dijelaskan Suryadi, Pemko Lhokseumawe masih membenahi kedudukan aset yang ada dalam wilayah Kota Lhokseumawe namun demikian dengan lebih luasnya wilayah dan banyaknya aset yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Utara dalam.wilayah pemerintahan Kota Lhokseumawe,  tentu persoalan pengelolaan aset daerah lebih rumit lagi. Selain berpedoman kepada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kota Padang juga memiliki Perda  Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Hal itu dikatakan Suryadi, sekaitan dengan maksud kedatangan Banleg DPRK Lhokseumawe ke DPRD Kabupaten Bantul dan BPKAD Bantul, Yogyakarta yang ingin berbagi ilmu dan pengalaman dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal pengelolaan aset daerah.

“Kunjungan kami ke Pemerintah Bantul di samping untuk bersilaturrahim juga untuk sharing mengenai pengelolaan aset daerah, terutama pelepasan aset baik tukar-menukar atau pun hibah antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sekalipun dalam pengelolaannya mempedomani peraturan yang sama yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, namun kasus yang dihadapi tiap daerah pasti berbedak beda,” tutur Suryadi.

Lebih lanjut dijelaskan Kabid Pengamanan dan Penghapusan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe, Dahniar,  pelepasan aset identik dengan pemindahtanganan, yang berpedoman kepada hibah, permohonan, persetujuan Walikota, kemudian ditindaklanjuti dengan naskah hibah dan berita acara serah terima barang.

“Artinya ada beberapa dokumen yang harus kita lengkapi sebagai dasar kita untuk melakukan penghapusan dalam pencatatan  daftar inventarisasi barang milik pemerintah,” katanya. 
Ia juga menyebutkan, salah satu yang pernah dilakukan oleh Pemko Lhokseumawe adalah pengembalian hibah aset SMA/SMK ke pemerintah pusat seiring berpindahnya kewenangan pengelolaannya kepada  provinsi.

Ditambahkannya, aset daerah seperti kendaraan dinas serta tanah dan bangunan milik pemerintah merupakan kekayaan daerah yang kepemilikannya harus dilengkapi dengan dokumen yang legal.
"Saat ini Pemko Lhokseumawe sedang melakukan penelurusuran aset-aset yang belum bersertifikat, pemetaan aset-aset yang bermasalah, aset-aset yang sudah dalam penguasaan kita, tetapi belum dapat dimiliki secara utuh, dimana secara administrasi menjadi milik kita, tetapi secara fisik dikuasai pihak lain,” tuturnya.

Turut hadir diantara rombongan, Kabag Hukum Setdako Lhokseumawe, Muksalmina, Sekretaris DPKAD, Ridwan, Kabag Hukuk dan Humas sekretariat DPRK Lhokseumawe, NIining Salina, S.STp, beserta seluruh anggota Banleg dan Ketua. (w-062)

Komentar Anda

Terkini: