Advedtorial: Ismail A. Manaf, Melalui Orientasi Anggota DPRK Lhokseumawe Pahami Tugas dan Fungsi

/ Kamis, 26 September 2019 / 19.37.00 WIB
Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A. Manaf


POSKOTASUMATERA.COM|LHOKSEUMAWE
Ketua DPRK Kota Lhokseumawe, Ismail A Manaf, dan Anggota DPRK Lhokseumawe telah mengikuti acara orientasi, yang  diselenggarakan oleh BPSDM Aceh ini berlangsung dari tanggal 16 sampai dengan 20 September 2019.

Menurutnya DPRK merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang berfungsi
sebagai legislasi yang akan diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama Walikota Lhokseumawe.

Ismai A. Manaf melanjutkan DPRK juga berfungsi mengesahkan Anggaran yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama Walikota. Dan yang terakhir adalah pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Walikota Keputusan Walikota dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah.

Sementara itu, sambung Ismail A Manaf, DPRK Lhokseumawe mempunyai tugas dan wewenang, yaitu Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Walikota,  membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Walikota,  melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Walikota dan atau Wakil Walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian. .Memilih Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Walikota  pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, .meminta laporan keteranganpertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau de­ ngan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah dan mengupayakan  terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Acara orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe masa bakti 2019-2024 ini berlangsung di Hotel Harmes Palace, Banda Aceh.
Kegiatan orientasi ini merupakan agenda wajib bagi setiap anggota dewan yang telah diambil sumpahnya.
Karena Orientasi ini merupakan sebagai bentuk pembekalan dan pendalaman pengetahuan tentang tugas dan fungsi dewan, baik fungsi anggaran, fungsi legislasi, maupun fungsi pengawasan. Diharapkan setelah orentasi ini anggota dewan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Seperti diketahui Ismail A Manaf merupakan sosok pengusaha muda sukses, rendah hati dan merakyat, sebagai wakil rakyat beliau berkomitmen dan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Lhokseumawe. Menurutnya DPRK merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang berfungsi sebagai legislasi yang akan diwujudkan dalam bentuk peraturan Walikota Lhokseumawe.

Ismai A. Manaf melanjutkan DPRK juga berfungsi mengesahkan Anggaran yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama Walikota.
Dan yang terakhir adalah pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Walikota Keputusan Walikota dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah.

Sementara itu, sambung Ismail A Manaf, DPRK Lhokseumawe mempunyai tugas dan wewenang, yaitu Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Walikota,  membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Walikota,  melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

.Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Walikota dan atau Wakil Walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian. .Memilih Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Walikota  pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, .meminta laporan keteranganpertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau de­ ngan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah dan mengupayakan  terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian ungkap Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A. Manaf (DA)


Komentar Anda

Terkini: