Twitter/Benny Wenda
Benny Wenda saat memberikan petisi 'Papua Merdeka' pada Komisioner PBB untuk hak azasi manusia (HAM)/POSKOTA/RIADI
"Untuk seseorang menghadiri sidang (umum PBB), dirinya perlu terakreditasi dan resmi merupakan wakil atau bagian dari delegasi negara tertentu," kata Teuku kepada Kompas.com, Minggu (29/9/2019).
Hal tersebut disampaikan berkaitan dengan munculnya informasi tentang kehadiran tokoh separatis Papua Benny Wenda yang dikabarkan akan menghadiri Sidang Umum PBB, tetapi ditolak.
"Tapi ini saya berbicara kondisi umum, tidak ada keperluan untuk memonitor aktivitas yang bersangkutan," kata dia.
Kendati demikian, pihak Kemenlu belum mendapatkan informasi apa pun terkait hal tersebut.
"Belum ada informasi (soal Benny Wenda ke sidang umum PBB)," ujar dia.
Benny Wenda sendiri dikabarkan berada di New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri Sidang Umum PBB.
Sebelumnya, menurut delegasi RI asal Papua, Nick Messet, Benny Wenda tidak diizinkan memasuki ruangan tempat sidang digelar.
Dalam keterangannya seperti dikutip TribunnewsWiki, Jumat (27/9/2019), tokoh separatis Gerakan Papua Merdeka itu dilarang karena peraturan baru PBB.
Nick menerangkan, aturan itu adalah hanya warga negara resmi dari negara peserta yang diperbolehkan untuk bisa masuk di ruang sidang.
Benny Wenda sendiri berada di sana untuk mengupayakan kunjungan Komisioner HAM PBB ke Papua dan Papua Barat yang disebutkannya tengah terjadi krisis kemanusiaan.
Pemerintah Indonesia menuduh Benny Wenda berada di balik kerusuhan Provinsi Papua dan Papua Barat yang meletus sejak Agustus lalu.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengisyaratkan rangkaian kerusuhan tersebut terkait dengan momentum pertemuan tahunan Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, dan Sidang Umum PBB.
Namun Benny Wenda dan Sebby Sambom, juru bicara sayap militer Pasukan Pembebasan Papua Barat, membantah tudingan tersebut.
Nick Meset dan tokoh Papua lainnya saat mendampingi Wakil Presiden Yusuf Kalla dan Menlu di Sidang Umum PBB di New York. (Dok.Nick Meset via Antaranews)
Sementara, Tokoh Papua Nick Meset mengatakan, PBB tidak mengijinkan Benny Wenda dan rombongan masuk ke ruang sidang PBB dan bergabung bersama delegasi dari Vanuatu karena yang bersangkutan bukan WN Vanuatu.Tidak benar Benny Wenda ikut dalam ruang sidang bersama delegasi Vanuatu karena PBB membuat aturan yang ketat dan hanya mengijinkan perwakilan negara yang masuk dalam ruang sidang di New York.
Peraturan yang diterapkan PBB sangat ketat hanya warga negara yang bisa mewakili negaranya dan masuk dalam delegasi di Sidang Umum PBB, kata Nick Meset yang dikutip dari Antaranews, Senin.
Nick Meset yang ikut dalam delegasi RI bersama Maikel Manufandu menegaskan selain Benny Wenda dan rekan-rekannya juga tidak diijinkan masuk untuk mengikuti sidang.
Dia mengaku, dirinya sendiri yang menjadi Konsul Kehormatan Republik Nauru di Jakarta tidak bisa mewakili negara tersebut karena masih berkewarganegaraan Indonesia sehingga dalam SU PBB tergabung dalam delegasi Indonesia.
Selain itu dalam SU PBB di New York tidak ada agenda yang membicarakan soal Papua dan referendum, kata Meset yang menambahkan, apa yang disebarkan kelompok tersebut tidak benar atau hoaks.
Karena itu dirinya berharap agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan isu yang dihembuskan Benny Wenda dan kelompoknya, harap Meset yang pernah menjabat Menteri Luar Negeri OPM, organisasi yang ingin memisahkan diri dari NKRI.
Menurut Nick Meset kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Papua akibat provokasi Benny Wenda .
“Apa yang selalu dikatakan masalah Papua akan dibahas di PBB itu lagu lama karena sebelumnya dirinya bersama rekan-rekannya sudah lakukan bertahun-tahun yang lalu, sebelum Benny Wenda melakukannya,” aku Meset seraya mengajak agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan apa yang diungkapkan karena itu hanya janji palsu.
Mari bersama-sama ciptakan rasa aman agar pembangunan dapat terus dilakukan hingga masyarakat di Papua benar-benar sejahtera, ajak Nick Meset yang dihubungi dari Jayapura.
[ PS/RIADI/NET ]
