POSKOTASUMATERA.COM|LHOKSEUMAWE-Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019. Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRK Lhokseumawe Ismail A. Manaf didampingi Wakil Ketua DPRK T. Irwan Yusuf dan T. Sofianus, dihadiri Wali Kota Suaidi Yahya, di gedung dewan setempat, 15 Juli 2020.
Dalam paripurna tersebut Gabungan Komisi DPRK Lhokseumawe menyampaikan bahwa pemerintah kota Lhokseumawe harus berupaya lebih maksimal menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, kontribusi PAD terhadap realisasi pendapatan daerah tahun 2019 hanya 7,11 persen, sehingga ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada pemerintah pusat dan provinsi cukup besar, yaitu 92,89 persen. Lantaran pendapatan relatif kecil dibandingkan kebutuhan belanja daerah, akan terjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Dalam hal ini Gabungan Komisi, menjelaskan bahwa penyampaian Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019 kepada DPRK sesuai ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir UU Nomor 9 Tahun 2015. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri Laporan Keuangan telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan keuangan tersebut salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah terhadap rakyat. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual merupakan standar baru bagi lingkungan pemerintah, khususnya di Kota Lhokseumawe.
Basis akrual merupakan basis mengakui pendapatan dan beban berdasarkan tanggal transaksi terjadi, meskipun kas belum dikeluarkan. Pemerintah Kota Lhokseumawe menggunakan basis akrual untuk mengakui aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca serta pendapatan dan beban pada laporan operasional. Selain iu, menggunakan basis kas dalam mengakui pendapatan dan belanja pada laporan realisasi anggaran. (ADV)
