POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN, Dewan Pimpinan Wilayah Jaring Mahasiswa LIRA Indonesia (DPW Jaring Mahali) Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi hasil pencapaian yang diterima aktivis anti korupsi asal Kabupaten Langkat Provinsi Sumut Harianto Ginting.
Harianto Ginting mewakili Sumut menerima penghargaan Peranserta Edukasi dan Pencegahan Korupsi Oleh KPK RI.
"Yang pertama kita ucapkan selamat kepada bang Ginting atas penghargaan yang diterima sebagai aktivis anti korupsi dan langsung diberikan oleh Ketua KPK RI," ucap Bendahara Jaring Mahali Sumut Willy Anditiyas, Rabu (07/04/2021).
Menurut Willy, capaian prestasi yang diraih Harianto Ginting karena selama ini sangat berperan ke masyarakat tentang informasi serta edukasi Pencegahan Korupsi," tidak semua aktivis anti korupsi bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa seperti itu. Itu karena beliau memang benar-benar fokus dalam hal edukasi pencegahan korupsi," ujar Willy.
Dirinya berharap pria asal Kabupaten Langkat yang selama ini berprofesi sebagai pengacara dan tergabung di dalam Lembaga Komunitas Penyuluh Anti Korupsi (Kompak) Sumut dipimpin Kordinator Kompak, Dr. Nizamudin, terpilih untuk mewakili Sumatera Utara untuk menerima penghargaan itu tetap berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah pengedukasian serta pencegahan korupsi di seluruh wilayah Sumut.
Sebagaimana diketahui, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kunjung Masehat, menyerahkan Sertifikat Relisensi (perpanjangan lisensi) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P2 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa 6 April 2021.
Kunjung Masehat mengatakan bahwa Sertifikasi kompetensi kerja dilakukan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sehingga dapat meningkatkan daya saing SDM Indonesia. Dalam meningkatkan daya saing ini, perlu diperhatikan prinsip antikorupsi oleh setiap tenaga kerja.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi BNSP karena telah menjadi lembaga yang berperan mendorong pemberantasan korupsi melalui proses sertifikasi kompetensi kerja khususnya di bidang antikorupsi.
“Dengan adanya Skema Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi dalam relisensi ini, kita dapat memberikan sosialisasi dengan mudah ke masyarakat mengenai bahaya korupsi sehingga kita bisa menjadi agen pemberantas korupsi yang dapat membangun integritas Indonesia,” terang Ketua KPK RI. (PS/AJI LINGGA).
