POSKOTASUMATERA.COM - NIAS BARAT - Dilansir dari postingan facebook Khenoki Waruwu, yang bergambar foto profil Bupati Nias Barat, menyampaikan mengenai perpanjangan kontrak Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Kontrak Daerah (GKD).
Dalam postingannya, Khenoki Waruwu mengatakan telah mengadakan rapat bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal perpanjangan kontrak tenaga honorer.
"Kamis kemarin di Ruang Kerja, saya adakan rapat untuk membicarakan perpanjangan kontrak PTT/GKD. Ada Wakil Bupati Pak Dr. Era era Hia, MM.,M.Si, Sekda Pak Prof. Dr. Fakhili Gulo dan beberapa kepala OPD," tulisnya, dikutip pada hari Minggu (9/1/2022).
"Perpanjangan kontrak PTT/GKD ini, cukup dilematis krna terasa membebani APBD dan hal-hal lain. Disisi lain, apabila tidak diperpanjang juga, maka sekitar 2000 orang putra putri Nias Barat akan pengangguran, sementara lapangan kerja di wilayah Nias Barat sangat terbatas. Belum lagi dampak covid-19 yang membuat ekonomi masyarakat lumpuh," sambung Khenoki.
"Meskipun dilematis, saya menyampaikan kepada mereka untuk memperpanjang kontrak PTT/GKD lingkup Pemerintah Nias Barat hingga bulan Juni 2022, kecuali yang tidak aktif, yang sudah menang P3K, PNS, yang telah terpilih anggota BPD dan atau double job lainnya," ujarnya.
"Khusus untuk GKD, Gajinya ditambah dari jumlah sebelumnya (disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan). Alasannya, mengapa memberanikan untuk memperpanjang kontrak PTT/GKD ini walaupun bagaikan menelan pil pahit, karena rata-rata tenaga PTT/GKD adalah Putra Putri Nias Barat. Jadi, biarlah mereka terberdayakan sekaligus diberi kesempatan untuk bersama-sama membangun daerah ini. Dan sekalian juga mereka dapat bertahan hidup ditengah sulitnya ekonomi masyarakat.
Sangat diharapkan dukungan dari semua pihak, PTT/GKD ini saudara saudari kita semua bukan orang lain Terima kasih," tulis Bupati Nias Barat itu mengakhiri.
Menanggapi postingan Khenoki Waruwu, salah satu Tokoh Nias Barat Yamotuho Gulo menyampaikan dukungan akan perpanjangan kontrak tenaga honorer di wilayah Nias Barat.
"Keputusan bupati dalam memperpanjang kontrak PTT/GKD tentu bukan hanya sekedar politis untuk mempertahankan popularitas dan memenuhi janji-janji politik semata, tetapi kita yakini sudah melalui kajian dan analisis yang mendalam, baik itu analisis kebutuhan, analisis dampak ekonomi karena faktor efek Covid-19 maupun analisis terhadap tekanan anggaran pemerintah," Ujarnya.
Yamotuho Gulo mengatakan keberadaan PTT dan GKD di Kabupaten Nias Barat memang merupakan sebuah dilema tersendiri yang dihadapi oleh pemerintah Nias Barat yang sudah berlangsung lebih dari satu periode kepemimpinan Bupati, karena jumlahnya yang cukup fantastis.
"Menurut saya, keputusan Bupati dalam memperpanjang kontrak PTT/GKD saat ini dalam masa pandemi Covid 19 dan masa melemahnya ekonomi akibat Covid 19 adalah keputusan yang tepat," ucapnya.
"Kita mengetahui bersama bahwa saat ini sangat sulit dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, begitu juga sumber penghasilan lain di bidang pertanian dan peternakan yang merupakan sumber penghasilan utama masyarakat juga mengalami tekanan.
Sehingga perpanjangan kontrak kerja PTT dan GKD setidaknya cukup untuk membantu menggerakkan ekonomi keluarga dari ribuan tenaga PTT dan GKD yang telah diterima oleh pemerintah selama ini. PTT dan GKD ini bukan orang lain, mereka adalah saudara-saudara kita di Nias Barat ini," tutur Yamotuho Gulo.
Pertimbangan lain, saat ini jumlah PTT dan GKD yang akan diperpanjang kontraknya tentu sudah berkurang jumlahnya karena cukup banyak yang sudah diterima sebagai PNS, PPPK dan yang menang pemilihan BPD beberapa waktu yang lalu.
Namun demikian, disisi lain pemerintah Kabupaten Nias Barat harus cerdik dalam mengelola anggaran agar tekanan anggaran puluhan milyar yang terserap untuk honor PTT dan GKD tidak menggangu jalannya program kegiatan pembangunan dan kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat Nias Barat. Selain itu Pemerintah Daerah harus jeli dan ulet dalam mendapatkan sumber pendapatan tambahan seperti PAD dan sumber-sumber tambahan lain dari pemerintah propinsi dan pusat.
"Saya sangat meyakini bahwa bupati Nias Barat mampu mewujudkan hal tersebut. Bila tekanan anggaran yang diakibatkan oleh perpanjangan kontrak PTT dan GKD dapat diatasi oleh pemerintah dan program yang dijanjikan sesuai visi dan misi bupati tetap dapat dijalankan maka pasti akan berdampak positif dalam meningkatkan popularitas dan elektabilitas serta kepuasan masyarakat Nias Barat akan kinerja bupati," pungkas Yamo.
Ketua DPC LSM KPK RI Nias Barat P. Gulo, saat di temui wartawan menyampaikan, kita sangat mengapresiasi tindakan bupati ini yang benar-benar prorakyat.
"kita lihat dari jumlah PTT yang begitu banyak, tetap di bantu demi membantu masyarakat mengurangi pengangguran, juga tunjangan untuk orang meninggal, di bantu 2 jutaan di setiap keluarga duka, itu sangat kita dukung dan apresiasi," ucap P.Gulo.
Sementara itu, sejumlah PTT dan GKD yang tidak mau di sebut namanya sangat berterima kasih atas kebijakan Bupati Nias Barat itu.
"Kami sangat berterima kasih kepada Bupati Nias Barat, memang benar-benar beliau prorakyat dan sangat peduli dengan masyarakat," ucap mereka. (PS/Peringatan Gulo).
