POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Kepala Dinas Perhubungan Sumut Alfi Syahriza bungkam soal hiruk pikuk mudik gratis yang digagas beberapa Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia. Dihubungi wartawan, Jumat (29/4/2022) mantan Pj Bupati Labusel ini terkesan tak respon, sambungan ponsel dan pesan Whats App yang disampaikan tak direspon.
Tak terdengar khabar aksi sosial Alfi Syahriza dalam memfasilitasi mudik para masyarakat Provinsi Sumut yang 2 tahun Idul Fitri tak diperbolehkan mudik ke kampung halaman. Padahal Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 Kabupaten dan Kota yang tentunya intensitas mudik amat padat.
Ketidak responan Kadishub Sumut ini dalam transparansi mendukung minat tinggi masyarakat dalam mudik Idul Fitri 1443 H patut menjadi evaluasi atas kurangnya sense of job yang menyentuh pada kepentingan masyarakat.
Di beberapa daerah, diantaranya Pemerintah DKI Jakarta mudik gratis dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jumat (29/4/2022) langsung melepas masyarakat yang mengikuti mudik gratis.
Pemko Medan juga memprogramkan Mudik Gratis yang digagas Walikota Medan Bobby Afif Nasution melalui Dinas Perhubungan Medan. Pemerintah Ibukota Sumut itu juga membuka aplikasi pendaftaran mudik gratis bagi masyarakat Kota Medan.
Menyikapi sikap cuek Kadishub Sumut Alfi Syahriza ini menebarkan rasa apatis masyarakat atas kinerjanya dalam menggawangi Dinas Perhubungan Sumut yang diduga tak mampu mengelola dan menjalankan roda Satuan Kerja Perangkat Daerah ini.
“Kami apatis dengan kinerja Kadishub Sumut Alfi Syahriza. Sense nya dalam menyikapi euforia masyarakat dalam merayakan Idul Fitri 1443 dengan kegiatan mudik seolah tak disambut dengan program nyata. Kalau hanya mantau, cek dan kasi komentar aja itu kerjaan pemerhati. Kalau Kadis ya harus ada program lah,” kata Pengurus Lembaga Peduli dan Pemantau Pembangunan Medan, Jumat (29/4/2022).
Aktivis ini mengharapkan, Pemimpin Sumut dapat memberikan sanksi atas dugaan cuek Kadishub Sumut atas animo masyarakat dalam melaksanakan mudik karena dinilai tak memiliki program nyata dalam menyambut respontif warga yang sejak 2 tahun tak diperbolehkan pulang kampung ini. (PS/TIM)
