POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Dinasti politik melahirkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sehingga gagal menerjemahkan demokrasi pancasila/ demokrasi kerakyatan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Hal itu dikatakan Intelektual dan pengamat demokrasi indonesia Surya Nita, di tengah-tengah peluncuran buku “Mata Air Indonesia Maju—Bunga Rampai Gagasan Kepada Cak Imin” Yang digelar Rumah Politik Kesejahteraan (RPK) di area Foodcourt Gajah Mada, Medan (19/5/2022).
Menurut Nita, demokrasi indonesia ke depan butuh sosok pemimpian yang mau dan bisa menarik diri dari lingkaran oligarkisme. “Dibutuhkan pemimpin yg bebas dari praktek oligarki,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam sambutan tertulisnya untuk acara tersebut menyatakan, sumberdaya Indonesia perlu dikelola secara bersama dan bukan hanya dikuasasi oleh korporasi dan monopoli oligarki. Demokrasi Indonesia menghadapi tantangan luar biasa dari kekuatan oligarki.
Masih menurut Muhaimin Iskandar, Indonesia masa depan harus merawat dan memperluas semua skema dan cara serta institusi sosial yang ditujukan untuk sebanyak-banyak kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
“Harus ada panduan dan langkah baru dalam politik indonesia ke depan untuk menghentikan kesenjangan-ketimpangan sosial ekonomi. Kita ingin politik yang inklusi, kemajuan untuk semua dan untuk seluruh warga indonesia tanpa diskriminasi," tegas Muhaimin Iskandar.
Kritik Pembagunan
Kritik pedas juga mencuat dalam forum diskusi tersebut dari pengamat politik Rocky Gerung . Rocky yang juga hadir sebagai pemebicara forum tersebut menyatakan indonesia butuh terhubung lebih dalam dengan gagasan kemajuan.
“Mulailah dengan buku seperi ini, supaya bangsa ini terhubung dengan jalan pikiran, bukan hanya dengan jalan tol.” Tutur Rocky Gerung.
Wina Chairina, Aktivis yang menangani banyak masalah konflik agrarian di Medan mengutarakan hal senada. Dalam tanggapannya atas buku “Mata Air Indonesia Maju” ia menyatakan apresiasi dan pentingnya memetakan masalah-masalah mendasar seperti soal tanah kepada calon pemimpin.
Ia menyebut bahwa program agrarian yang di canangkan selama ini masih lebih dominan berorientasi pada semata pembangunan.
“Belum menyentuk akar dan tujuan yang genuine supaya masyarakat adat, para petani bisa mendapat kesejahteraan melalui redistribusi dan akses yang adil pada sumber-sumber agrarian,” jelasnya.
Suara senada juga ditegaskan Kristian R Simarmata selaku aktivis 98 dan pegiat advokasi sosial di Medan.
Menurutnya, perbaikan dan pendalaman demokrasi politik sudah berlangsung. Tetapi beban keadilan ekonomi masih jauh dari harapan yang memuaskan banyak masyarakat.
“Akses dan kesetaraan dalam urusan ekonomi dan kesejahteraan masih belum memuaskan meski reformasi menghasilkan kualitas demokrasi politik yang lebih bebas dan baik untuk warga,” jelas Kristian yang turut hadir menjadi pembicara forum diskusi tersebut. (PS/REL)
