POSKOTASUMATERA.COM-PANYABUNGAN,Kasus pemotongan dana desa marak di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Beberapa kepala desa sudah mengeluh dengan banyaknya pemotongan dana desa yang mereka terima. Pemotongan ini, akan berdampak kepada pembangunan di desa yang sudah disepakati dalam Musyarawah desa. Hal ini memancing komentar dari Pengamat Hukum Universitas Panca Budi, Rediyanto Sidi Jambak, SH, MH.
Rediyanto yang dihubungi wartawan, Senin (06/06/2022) mengungkapkan dengan banyaknya pemotongan ini, maka kepala desa bisa mengadukan oknum yang melakukan pemotongan itu ke APH atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun laporan ini, harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat.
"Kepala desa yang merasa keberatan bisa membuat laporan ke KPK. Ini sudah tidak bisa ditolerir, apapun namanya dana desa itu merupakan program pemerintah pusat untuk membangun desa," ujarnya.
Dia menilai temuan-temuan ini harus segera diproses. Hal ini dikarenakan jika terus dibiarkan, akan menjadi bola panas bagi kepala desa. Dia juga mengatakan, pemotongan dana desa ini merupakan tindakan yang melawan hukum.
"Jika benar temuan ini, sudah merupakan pelanggaran hukum yang jelas dan nyata. Apalagi jika kepala desa bisa menjabarkan pemotongan itu untuk apa-apa saja," tuturnya.
Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, beberapa kepala desa saat ini resah. Keresahan mereka dikarenakan beberapa program pembangunan desa tidak bisa terlaksana. Hal ini dikarenakan dalam dua tahap pencairan dana desa, banyak terdapat pemotongan- pemotongan yang tak jelas penggunaannya.
"Bulan Mei kemaren dan Bulan Juni ini. Banyak sekali pemotongannya. Dalam pencairan ini, pihak Kecamatan memang yang langsung memotongnya," ungkap salah satu Kepala desa di Kecamatan Batahan.
Kepala desa yang enggan disebutkan namanya ini menjelaskan, beberapa anggaran yang sudah dipotong hingga saat ini tak kelihatan barangnya.
"Barangnya tidak keliatan tapi uangnya sudah dipotong. Ini yang membuat kami bingung dalam pembuatan laporannya," cetusnya. (Jbl/Fahrizal).
