POSKOTASUMATERA.COM-PANYABUNGAN, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Parlin Lubis membenarkan adanya oknum berinisial TNG yang berkeinginan menjual foto-foto tokoh pahlawan asal Mandailing Natal. Hal ini diungkapkan Parlin ketika dikonfirmasi dailysatu, Minggu (05/06/2022) melalui sambungan seluler.
Parlin menjelaskan awalnya TNG bersama rekannya hanya ingin berdiskusi yang meminta bantuan dari Parlin sebagai jembatan kepada Camat dan Kepala Desa. Namun Parlin enggan menjadi jembatan untuk melakukan penjualan foto-foto pahlawan asal Mandailing Natal tersebut.
"Perihal pertemuan saya dengan oknum tersebut benar. Dalam pertemuan itu juga, oknum tersebut meminta saya untuk mensosialisasikan penjualan ini. Namun saya dengan tegas menyatakan saya tidak bisa. Walaupun begitu ada empat camat yang saya hubungi untuk membantu sosialisasi terkait penjualan ini ke desa-desa," ungkap Parlin.
Parlin juga menyatakan dalam pertemuan itu, Oknum TNG menjelaskan harga dari foto-foro yang akan dijualnya ke desa seharga Rp 300.000,-. Namun, jika dalam prakteknya harga yang ditawarkan bervariasi, Parlin juga tidak mengetahuinya.
"Memang sudah dinyatakannya mereka, harganya tiga ratus ribu. Tapi jika prakteknya jadi lima ratus ribu atau lebih, itu tak jadi campur tangan saya. Bagaimana juga saya bisa mengontrol semuanya, lagi pula program foto tokoh pahlawan ini bukan bagian dari PMD," jelasnya.
Bahkan Parlin juga sudah mengingatkan agar oknum TNG dan rekan-rekannya tidak membawa-bawa Dinas PMD bahkan Bupati dalam mensosialisasikan foto tokoh pahlawan tersebut. Selain itu, dia juga mengatakan agar proses sosialisasi foto pahlawan ini tidak ada unsur paksaan kepada kepala desa.
"Saya juga meminta agar mereka jangan paksa kepala desa. Apalagi bawa-bawa nama pimpinan, baik Bupati maupun saya. Sosialisasi ini hanya inisiatif dari mereka,"tegasnya.
Penjualan foto tokoh pahlawan asal Mandailing Natal ini sudah menjadi keluhan dari para kepala desa.
Bahkan, beberapa kepala desa merasa rekanan yang mensosialisasikan foto pahlawan ini ke desa mereka terkesan memaksa dan hanya membebani APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dari Dana Desa yang diterima setiap desa.
"Titipan terlalu banyak tahun ini. Bahkan akibat banyaknya titipan ini akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang sudah kami sepakati dalam Musyawarah Desa," jelas salah satu Kepala desa di Kecamatan Panyabungan. (Rz/FAHRIZAL)
